Page 127 - just duit_Spread

Harap diingat, beberapa pemikir dan pencetus demokrasi dan
human right itu adalah secular humanist, existentialist, yang tidak
percaya agama dan tidak perduli Tuhan.
2. Harus "Berperikemanusiaan yang adil dan beradab"; jadi tidak
boleh ada tindakan sewenang-wenang seperti hukum rimba, siapa
kuat dia menang. Jika ada yang bersalah, proses hukumlah yang
akan memutuskan status dan hukumannya. Perlu kita renungkan
dan ambil hikmahnya, bahwa sejak tragedi medio Mei 1998,
bangsa kita yang terkenal ramah, sopan dan toleran, telah men-
dapat cercaan—baik dari dalam negeri maupun luar negeri—se-
bagai bangsa yang biadab, yang masyarakatnya seolah-olah "ber-
darah dingin", yang mampu menjarah dan membakar harta orang
lain, bahkan sesamanya, sambil tertawa riang, yang mampu meng-
aniaya; bahkan memperkosa massal orang yang tidak relevan ber-
salah, dengan suka cita (semua kebiadaban itu terdokumentasi
dan ditayangkan di media cetak maupun elektronik internasional).
Itu bukanlah kemanusiaan yang adil apalagi beradab!
3. Harus "Persatuan Indonesia"; kita perlu mewaspadai siapa pun
juga—baik pihak-pihak dari luar negeri maupun tokoh-tokoh
masyarakat kita—yang berniat untuk menghancurkan bangsa kita
dengan alasan apa pun, termasuk demokrasi atau reformasi atau
federalisme. Jangan terjebak dengan isu demokrasi sehingga kita
meniru Uni Soviet, dari negara adidaya menjadi negara miskin
babak belur terpecah belah. Demokrasi memperbolehkan warga
menuntut hak atau memprotes apa saja, selama dalam konteks
persatuan Indonesia, sehingga ide untuk meminta opsi merdeka
dari negara kesatuan RI harus dilarang. Jika membandel, harus
ditindak tegas dan diperlakukan sebagai pemberontak! Dalam hal
ini, jangan takut terhadap pihak mana pun, sebab jika ada negara
asing—Amerika sekalipun—yang mengecam tindakan represif me-
nentang pemberontak, telah mengintervensi urusan dalam negeri
negara lain, dan mereka salah. Apalagi jika yang memprotes adalah
oknum DPR/MPR kita sendiri, maka orang yang memprotes itu
bisa disebut pengkhianat bangsa, dan bukan warga negara Indo-

111