Page 184 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 184

183







                        Permasalahan  utama  menurut  analisis  peneliti  bahwa  secara  teoretis  dan


                        menggunakan  asumsi  sosiologi  kriminal    tentang  kejahatan  menunjukkan

                        suatu  orientasi  fenomena  pada  melemahnya  kontrol  hukum  (pengadilan)


                        terhadap  perilaku  kejahatan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)

                        dalam masyarakat. Putusan-putusan pengadilan yang memiliki otoritas untuk


                        menyatakan  seseorang  sebagai  penjahat  tidak  dapat  dapat  menjalankan

                        fungsinya  sebagai  sarana  represif  mencegah  kejahatan  Tindak  Pidana


                        Perdagangan  Orang  (TPPO).  Ini  menjadi  indikasi  empirik  bahwa  hukuman

                        penjara dan denda sebagai sarana represif yang diterapkan kepada pelaku


                        kejahatan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  tidak  memiliki

                        pengaruh  signifikan  bagi  pelakunya  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  pidana

                        penjara dan denda yang pada umumnya jauh dari harapan sosial karena dari


                        sejumlah putusan lebih banyak menerapkan pidana yang ringan dan denda

                        yang tidak maksimal sehingga dari perspektif kriminologi antara penjatuhan


                        pidana  penjara  dengan  perilaku  kejahatan  tidak  memiliki  korelasi  untuk

                        memberantas  kejahatan  perdagangan  orang.  Karena  itu,  dibutuhkan  suatu


                        rekonstruksi terhadap semua putusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana

                        maksimal dan denda maksimal sebagai upaya represif dalam menanggulangi


                        kejahatan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dalam  masyarakat.

                        Rendahnya  pidana  penjara  dan  denda  yang  diputuskan  oleh  pengadilan


                        didasarkan  pada  pertimbangan  hakim  yang  tidak  memandang  bahwa

                        perbuatan pelaku telah menghacurkan sendi-sendi atau tatanan sosial. Hal

                        dapat  dilihat  dalam  beberapa  pertimbangan  aparat  penegak  hukum  baik
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189