Page 187 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

186

; hukum tidak dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam

masyarakat. Akibatnya, pranata-pranata yang dibentuk oleh hukum dan

tujuan-tujuan hukum tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Kegagalan ini menurut peneliti merupakan bahaya laten (potensial) yang

harus ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara

mengoptimalkan kembali pranata hukum sebagai sosial kontrol dalam

masyarakat untuk mencegah dan me-rem laju munculnya viktimisasi

struktural dan fiktimisasi fungsional dalam masyarakat. Viktimisasi

structural adalah muncul korban-korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) yang terorganisir secara rapi (mafia) sehingga membentuk suatu

stratifikasi kejahatan dalam masyarakat dan viktimisasi fungsional adalah

terbentuknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara

fungsional yang melibatkan individu secara pribadi dan massal sehingga

membentuk hubungan-hubungan sosial didasarkan pada saling

menguntungkan (commond needs profeet) tanpa mengindahkan nilai dan

norma yang hidup dalam masyarakat. Kedua dampak tersebut jika sudah

terbentuk akan menyulitkan dan menguatkan para pelaku Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan yang sulit ditanggulangi

secara hukum. Karena itu, melalui optimalisasi dan penegakan hukum

diperlukan optimalisasi peran hukum (putusan pengadilan) sebagai sarana

kontrol sosial. Dalam kaitan itulah asumsi dasar teori Kontrol sosial secara

nyata dan meyakini bahwa faktor attachment, commitment dan involvement

serta belief factor dan sebagai faktor kriminogen melemahnya kontrol