Page 190 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

189

3. LP/198/VI/2007/SPK, Penjualan anak kpd seseorang Pasal 83 jo 55, P.21
tgl. 19 Juni 2007. suster bernaHma ROS melalui 56, KUHP
perantara Jawariah yang dijual
oleh ibu kandungnya Rp.500
juta.
4. LP/753/VII/2007. Tgl 9 Tersangka dating kerumah Pasal 83 jo 330 Tahap II
Juli 2007. korban dan mengambil anbak KUHP
tanpa izin ortu dan dibawa pergi
tanpa dikembalikan dan tidak
dilaporkan yang tujuannya dijual
kepada orang lain
5. LP/212/K/XI2007, tgl.3 Tersangka berjanji untuk Pasal 83 UU RI Lidik/Sidik
nop 2007. mengasuh anak tetapi No.23/2003 jo
disalahgunakan dengan m Pasal 330 ayat
embawa lari anak (2) Jo. 53 KUHP

6. LP/101/K/I/2008/ tgl.25 Dugaan melakukan TINDAK Pasal 2 (1) dan P.21
Januari 2008. PIDANA PERDAGANGAN (2) UU
ORANG (TPPO) oleh No.21/2007
NURMIATI di Pelabuhan
Soekarno Hatta
7. LP/16/I/2009/NITGAWIL/ Pelaku Menawarkan dan Pasal 2 (1) Sbs Proses Sidik
tgl. 16 Januari 2009 membawa korban untuk Pasal 10 UU No.
dipekerjakan di Sulawesi 21/2007 ttg
sebagai pelayan rerstoran TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN
ORANG (TPPO)
8. LP/16/2010/SPK/tgl.18 Penculikan anak pada SDn Penculikan anak Proses Lidik
Januari 2010. Inpres 1 Benteng oleh KALSUM
tanpa sepengetahuan terlapor

(Sumber: Data Sekunder, 2012).

Berdasarkan data Tabel 13 tersebut, khususnya di wilayah kepolisian

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) tidak pernah berhenti dilakukan oleh pelaku

kejahatan. Eskalasi tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan

tentang penerapan sanksi pidana (penjara dan denda) tidak dapat menjadi

sarana preventif untuk mencegah orang tidak terlibat dalam kejahatan Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam perspektif kriminologis,

khususnya penologi sebagai ilmu yang mempelajari penanggulangan

kejahatan dalam masyarakat, tidak berfungsinya hukum (putusan

pengadilan) sebagai pranata dan alat kontrol perilaku dalam masyarakat.

Tidak berfungsinya putusan pengadilan tersebut sebagai pranata sosial