Page 183 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

182

Berdasarkan data Tabel 12 diperoleh informasi faktual bahwa

ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) maksimal 10 tahun pidana penjara dan minimal

2 tahun 6 bulan. Denda maksimal 2 milyar dan denda minimal 60 puluh juta

rupiah. Menganalisis putusan pengadilan tersebut tampak bahwa sejak

putusan ditetapkan kejahatan perdagangan orang tidak berhenti bahkan

semakin meningkat. Bahkan, apa yang diputuskan oleh pengadilan tidak

menyebabkan untuk berhenti melakukan kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO). Bukti dari asumsi ini dapat dilihat dalam

statistik kriminal yang tercatat dalam laporan kepolisian Makassar. Dari sejak

tahun kasus dan laporan pengaduan tentang kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sampai tahun 2010 semakin meningkat

meskipun telah ada beberapa putusan pengadilan diputuskan dan

diberitakan melalui media masa dan elektronik pelakunya telah dijatuhi

sanksi pidana (penjara dan denda).

Dari perspektif kriminologis, khususnya etiologi kriminal dan penologi,

maka putusan pengadilan terhadap tidak dapat menjadi sarana efektif untuk

menjadikan orang menjadi jera (represif). Artinya, dari segi teori pembalasan

kejahatan semestinya terkendalikan dan dapat me-rem laju perkembangan

kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam masyarakat.

Akan tetapi, aspek penjeraan (represif) putusan pengadilan sebagai pranata

hukum tidak dapat mengendalikan perilaku setiap orang menjadi calon-calon

penjahat dan bahkan putusan pengadilan menjadi faktor kriminogen.