Page 181 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

180

dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). Maksud

pembuat undang undang mengenakan sanksi maksimum dan minimum ini

adalah upaya represif dan preventif, yaitu ditujukan agar menimbulkan efek

jera pada pelaku dan mencegah orang melakukan kejahatan yang sama.

Secara umum, pengenaan sanksi tersebut sebagai antisipasi dan

menjerat semua pelaku atau yang membantu melakukan terjadinya

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik dalam proses, cara,

ataupun semua bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang

mungkin yang dilakukan secara perseorangan, korporasi, maupun aparat

penyelenggara negara. Selain itu, disamping menghukum pelaku dengan

sanksi yang berupa pidana (penal), sanksi non penal, juga diwajibkan

untuk memberikan restitusi bagi korban. Pelaku atau mereka yang

terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menurut

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan perlindungan

kepada korban dan saksi sebagai wujud bentuk pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk

Tuhan. Bahkan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang

korban umumnya mengalami penderitaan, sehingga sudah selayaknya

apabila diberikan restitusi oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi pen-

deritaan korban, dan rehabilitasi dari pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana bagi

pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak sebagaimana yang

diharapkan. Dalam Tabel 12 berikut diperoleh data tentang ancaman pidana