Page 19 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

18

kebijakan kriminal atau disebut juga sebagai criminal policy yang di

dalamnya memerlukan dukungan fakta sosial atau kondisi-kondisi sosial

yang dapat menjadi landasan peningkatan suatu perbuatan dari kejahatan

biasa menjadi kejahatan luar biasa. Hal ini dilakukan melalui perumusan

norma hukum yang direkonstruksi dari fakta sosial, terutama fakta

kriminologis yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Dari perspektif sosiologis, perbuatan perdagangan orang merupakan

perbuatan yang mengguncangkan struktur sosial masyarakat. Dikatakan

demikian karena perbuatan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi

sosial, di mana sendi-sendi sosial merupakan bagian dari komponen

kehidupan sosial yang mapan dan didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma

hukum yang dianut dalam suatu masyarakat.

2. Kejahatan

Kejahatan memiliki banyak pengertian. Dari perspektif kriminologis,

kejahatan berbeda dengan kejahatan dalam perspektif hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti hukum pidana positif adalah setiap perbuatan

melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-udangan

pidana. Para kriminolog memandang kejahatan sebagai setiap perbuatan

atau perilaku yang menyimpang dari kaidah atau norma hukum yang berlaku

dalam masyarakat. Dalam pandangan W.A. Bonger bahwa “ kejahatan

merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari

negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap

rumusan-rumusan hukum (legal defenitions) mengenai kejahatan.