Page 22 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

21

secara tegas dan jelas jika suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan.

Bahkan dari rumusan delik tersebut dipahami bahwa kegiatan perdagangan

orang dimulai dari kegiatan perekrutan sampai pada terksploitasinya

seseorang baik secara indiviual, teroganisir dan bersama-sama.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO) disebutkan pula bahwa tindak pidana

perdagangan orang adalah ”setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Perdagangan (UU TPPO)”. Kategori ini menunjukkan

bahwa unsur utama (bestandel) dalam kejahatan perdagangan orang adalah

setiap perbuatan yang pada hakikatnya menyebabkan tereksploitasinya

seseorang dalam penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,

24
dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang . Jika
dianalisis kedua rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan

perdagangan orang merupakan serangkaian perbuatan yang menyebabkan

orang tereksploitasi baik secara secara sukarela atau terpaksa untuk tujuan

tertentu baik secara sosial maupun ekonomi. Perbuatan perdagangan orang

dari kedua rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan orang

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan.

Manusia bukanlah barang yang dapat diperdagangkan dan dipindah

tangankan secara tidak manusia baik untuk kepentingan sosial dan apalagi

untuk kepentingan ekonomi. Dari sinilah sebenarnya kualifikasi kejahatan

24 Lihat rumusan pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor
21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran
Negara RI tahun 2007 Nomor 109.