Page 27 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

26

Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari

Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang (trafficking)

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

27
dan termasuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) . Setiap
orang dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat menjadi objek

perdagangan (objek hukum). Manusia hanya layak sebagai subjek hukum

yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu perbuatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) merupakan perbuatan yang tergolong

kejahatan extra ordinary crime. Dalam Pasal 1 Protocol Konvensi

International tentang Perdagangan Wanita dan Anak-anak atau disebut

Protocol to Prevent, Punish on Trafficking Women and Children,

Trafficking diartikan sebagai;

“Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation,
transfer, harbouring or receipt of person, by means of the threat or use
of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception,
of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the purpose of exploitation.
Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the
prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced
labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or
the removal of organs”.
28

Dalam konsep HAM, manusia memiliki hak yang sama dan tidak boleh

ada diskriminasi di dalamnya. Dalam kaitan dengan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO), kriminalisasi perbuatan Tindak Pidana

27 Menurut Statuta Roma tahun 1998 menetapkan empat jenis kejahatan
pelanggaran HAM yaitu, genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang dan
agresi. Dikutip dari buku Romli Atmasasmitya, Kapita Selekta Hukum Pidana
International,Jilid -2, CV. Utomo, Bandung, 2004, h. 5.
28 Dikutip dari Komisi Nasional Perlindungan Anak atau National Commission for
Child Protection.