Page 28 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

27

Perdagangan Orang (TPPO) menjadi kejahatan extra ordinary crime dalam

kaitannya dengan hasil penelitian ini sangat penting. Karena kejahatan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan hanya sebagai kejahatan

biasa (ordinary crime) akan tetapi sudah memenuhi kriteria sebagai

kejahatan luar biasa karena pelaku telah melakukan pelanggaran Hak Asasi

29
Manusia (HAM) dan kejahatan kemanusiaan (human against humanity)
atau juga disebut sebagai extra ordinary crime. Asumsi teoretis ini

menunjukkan bahwa perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

memiliki aspek sistemik (systematic crime) yaitu melalui pengorganisasian

secara rapi (crime organized), jangkauan locus dan tempus delictinya sudah

meluas dan pelaku, korban telah melampaui batas-batas negara (boundary

states). Oleh karena itu, perbuatan pelaku (pembuat, peserta dan turut

melakukan) telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan

termasuk kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity) yang

tergolong extra ordinary crime. Perumusan perbuatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime dapat ditetapkan

dalam kerangka kebijakan pidana (policy criminal). Sebab, melalui kebijakan

pidana (kriminalisasi delik) dapat ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja

yang dapat digolongkan sebagai extra ordinary crime dengan mengacu pada

29 Konsep Human Against Humanity menurut DUHAM dan Statuta Roma sebagai “
perbuatan yang melawan kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 huruf g
yang salah satu isi yaitu : perbudakan seksual, prostitusi paksa, sterilisasi paksa, atau
bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat
diperbandingkan bahaya yang ditimbulkan kejahatan kemanusiaan…Dikutip dari buku H.
Effendy Junaedi Karnasudirdja, dari Pengadilan Militer International Nuremburg ke
Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta, Indonesia, 2003, h.
58.