Page 29 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

28

ketentuan hukum yang berlaku, terutama teori-teori dan norma hukum yang

bersumber dari konvensi internasional dan hukum nasional. Kriminalisasi

perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra

ordinary crime patut untuk diperjuangkan peningkatan kualifikasi delik secara

normatif melalui instrumen hukum pidana baik secara nasional maupun

internasional melalui kebijakan pidana (policy criminal) sebagaimana

diuraikan pada sub bab berikut.

2. Konsep Extra Ordinary Crime

Salah satu objek hukum pidana internasional adalah tindak pidana

30
internasional atau kejahatan internasional atau international crime .

Meskipun demikian, sampai saat ini belum terdapat satu ketentuan di dalam

hukum internasional, baik perjanjian-perjanjian internasional maupun

kebiasaan internasional yang menetapkan Tindak Pidana Perdagangan

31
Orang (TPPO) sebagai “international crimes” . Tidak adanya kesepakatan
atau perdebatan di kalangan ahli disebabkan pengertian “international

crimes” telah membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya sekadar

perubahan substansi hukum, melainkan menyangkut masalah yang dapat

dipertanggungjawabkan pelaku delik bila terjadi “international crimes”

tersebut. Salah satu pendapat yang dapat dirujuk sebagai dasar hukum yaitu

doktrin (ajaran) yang dikemukakan oleh Bassiouni bahwa “international

crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral

convention will a significant number of state parties to it, provided the

30 http://www.sigitfahrudin.co.cc/2009/04/) diakses Jumat, tgl. 8 Jan 2010
31 Ibid.