Page 31 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 31

30







                               punish,  or  the  like  (pengakuan  secara  implisit  sifat-sifat  pidana  dari
                               tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk
                               menghukum,  mencegah,  menuntut,  menjatuhi  hukuman  atau
                               pidananya),    (3)    Criminalization   of    the   proscribed     conduct
                               (kriminalisasi  atas  tindakan-tindakan  tertentu);  (4)  Duty  or  right  to
                               prosecute  (kewajiban  atau  hak  untuk  menuntut)  (5)  Duty  or  right  to
                               punish the proscribed conduct  (kewajiban atau hak untuk memidana
                               tindakan tertentu); (6) Duty or right to extradites (kewajiban atau hak
                               mengekstradisi);  (7)  Duty  or  right  to  cooperate  in  prosecution,
                               punishment,  including  judicial  assistance  in  penal  proceeding
                               (kewajiban  atau  hak  untuk  bekerjasama  dalam  hal  penuntutan,
                               pemidanaan,  termasuk  bantuan  yudisial  dalam  proses  pemidanaan).
                               (8)  Establishment  of  a  criminal  jurisdictional  basis  (penetapan  suatu
                               dasar-dasar jurisdiksi kriminal) (9) Reference to the establishment of
                               an  international  criminal  court  (referensi  pembentukan  suatu
                               pengadilan  pidana  internasional);10.  Elimination  of  the  defense  of
                                                                                                 35
                               superior orders (penghapusan alasan-alasan perintah atasan) .

                               Berdasarkan  penetapan  jenis  tindak  pidana  internasional  tersebut,

                        sangat  jelas  bahwa  Tindak  Pidana  Perdagangan  (TPPO)  dan  kejahatan

                        internasional  sangat  berbeda.  Meskipun  demikian,  Tindak  Pidana


                        Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan dapat saja mengarah pada

                        ciri-ciri  kejahatan  internasional  karena  mengalami  perkembangan  yang


                        bersifat kontekstual dan selektif-normatif sebagai perbuatan yang menyerang

                        harkat dan martabat umat manusia yang juga menjadi sasaran kriminalisasi.


                        Perkembangan  yang bersifat  kontekstual adalah perkembangan penetapan

                        tindak  pidana  yang  sejalan  dengan  perkembangan  situasi  masalah  yang


                        dihadapi  oleh  masyarakat  internasional  pada  masanya,  sedangkan

                        perkembangan  yang  bersifat  selektif-normatif,  adalah  penetapan  golongan


                        tindak  pidana  sebagai  tindak  pidana  internasional  yang  hanya  dapat

                        dilakukan     berlandaskan      konvensi-konvensi       internasional    tertentu.




                               35  Ibid.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36