Page 26 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

25

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Anak.

Dalam beberapa ketentuan perundang-undangan disebutkan bahwa demi

kepentingan anak perbuatan-perbuatan yang terkait dengan merendahkan

martabat anak merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan

tindakan yang tidak memberikan hal terbaik bagi anak.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Extra Ordinary
Crime.

Dalam memecahkan masalah hukum dalam kaitannya dengan tulisan

ilmiah dalam ilmu hukum diperlukan beberapa landasan teoretik yang

menjadi dasar acuan pemecahan masalah. Teori yang pertama diajukan

yaitu Grand Theory. Tujuan utama penetapan Grand Theory dalam tulisan

ini erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena yang

dihadapi berkaitan dengan adanya penghapusan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime maka teori yang

relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity),

maka Grand Theory yang dikemukakan oleh Hugo De Groot dan John

Locke yang menyatakan bahwa “semua individu dikarunia oleh alam, hak

yang inheren dengan atas kehidupan dan kebebasan dan harta yang

merupakan milik mereka dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh

26
negara” . Teori ini sangat relevan digunakan mengingat Tindak Pidana

26 Scoot Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan
Internasional, PT.Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 1994, h.37.