Page 25 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

24

mengeksploitasi diri dan atau melibatkan orang lain termasuk kejahatan

terhadap kemanusiaan. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang

terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dalam hukum,

antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas

Penghukuman lain yang Kejam, Keputusan Presiden Republik Indonesia

(Keppres RI) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Semua

ketentuan perundang-undangan tersebut menempatkan perempuan

sederajat dengan laki-laki dalam hukum sebagai wujud penerapan prinsip

equality before the law.

5. Perdagangan Anak

Anak merupakan salah satu karunia dari Tuhan yang seharusnya

mendapatkan perlindungan oleh umat manusia. Anak sebagai anugerah dari

Tuhan maka ia tidak dapat menjadi objek perdagangan termasuk di

dalamnya sebagaimana eksploitasi dalam semua bentunya baik untuk

kepentingan sosial lebih-lebih untuk kepentingan ekonomi.

Dalam hukum telah diatur ketentuan perundang-undangan yang

terkait dengan perlindungan terhadap eksistensi anak sebagai anugerah dari

Tuhan. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur langsung

tentang penegakan hak-hak asasi anak, antara lain, Undang-Undang