Page 23 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 23
22
perdagangan orang tidak hanya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime)
akan tetapi sudah termasuk sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary
crime). Asumsi ini dapat dilihat makna eksploitasi dalam rumusan
perundang-undangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang
menetapkan bahwa :
” eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau pemanfaatan
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
25
mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril” .
Berdasarkan rumusan kata eksploitasi tersebut terlihat bahwa
perbuatan perdagangan orang merupakan perbuatan yang nyata-nyata
berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai
yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang merupakan anugrah
Tuhan Yang Maha Esa yang tidak diberikan kekuasaan kepada siapa pun
untuk menyalahgunakannya, termasuk si pemilik haknya itu sendiri yaitu
manusia. Itulah sebabnya sehingga pembuat undang-undang
mencantumkan unsur perdagangan orang dengan rumusan ... eksploitasi
adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban..”. Potongan
kalimat ini pada hakikatnya jika dilakukan oleh korban atau pelaku delik
termasuk sebagai kejahatan kemanusiaan atau against humanity. Dalam
kaitan itu, asumsi dasar yang dapat dijadikan acuan peningkatan kualifikasi
25 Lihat rumusan pengertian korban dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor
21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran
Negara RI tahun 2007 Nomor 109.