Page 21 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

20

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut dapat diketahui bahwa

konsep kejahatan pada dasarnya adalah semua tindakan yang menyimpang

dari norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat baik yang diberikan

sanksi oleh negara maupun oleh masyarakat menurut hukum adat atau

kebiasaan.

3. Perdagangan orang

Istilah perdagangan orang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang untuk memperdagangkan orang dari satu orang atau organisasi

ke seseorang atau organisasi lain baik. Dari perspektif hukum pidana,

khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 disebutkan bahwa :

” (1) Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan piutang atau pemberian bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atau orang lain, untuk tujuan pengeksploitasi orang tersebut
di wilayah negara Republik Indonesia di pidana dengan penjara
singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh
Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus
Juta Rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada (ayat 1)
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada (ayat 1).

Rumusan delik dalam pasal tersebut cukup luas sehingga kaidah

hukumnya dikategorikan sebagai kaidah hukum primer yang secara

substansial akan memunculkan ragam tafsiran tentang perdagangan orang.

Memang dalam teori perumusan delik suatu kejahatan harus dirumuskan