Page 71 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 71
pemberian access reform kepada petani, maka mulailah kasus
Cipari dinilai sebagai kegagalan pelaksanaan reforma agraria
bahkan reforma agraria dipandang berimplikasi buruk bagi
petani.
Dalam penilaian petani dan kalangan masyarakat sipil, reforma
agraria di Cipari hanya dijadikan oleh SBY sebagai kepentingan
pencitraan semata. SBY dipandang hanya memanfaatkan Program
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), termasuk didalamnya yang
diimplementasikan di Cipari, untuk kepentingan popularitasnya.
Pernyataan di atas, sejalan dengan pandangan Sujito (2012)
yang menggambarkan situasi di era SBY memerintah dimana pada
era tersebut, presiden dan para politisi lain menjalankan strategi
pencitraan dengan memproduksi image dan mengesankan
dirinya supaya eksis dengan jargon-jargon politik populis.
Pertarungan Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan
Petani penggarap dan PT. RSA merupakan aktor utama dalam
perebutan sumber daya agraria, khususnya tanah di Cipari. Petani
penggarap yang memiliki sejarah atas tanah dan secara faktual
menguasai tanah berhadapan dengan PT. RSA yang secara legal
formal mendapatkan mandat dari pemerintah melalui pemberian
HGU. Perebutan tanah tersebut sudah berlangsung sejak zaman
penjajahan Belanda. Awalnya, tanah di wilayah itu merupakan
tanah yang lahannya dibuka oleh petani untuk ditanami tanaman
pangan dan beberapa di antaranya juga dijadikan hunian.
Penguasaan tanah ini berjalan dinamis. Pada rentang waktu
tertentu, petani menguasai secara penuh, tetapi pada rentang
waktu lainnya mereka terusir dari tanah tersebut.
54 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
