Page 69 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 69
antara BTI danPartai Komunis Indonesia (PKI). Namun demikian,
di era orde baru, hubungan tersebut tidak terjadi karena adanya
politik “masa mengambang”. Gerakan sosial dan partai dianggap
dua entitas yang berbeda. Akan tetapi, hubungan tersebut
kembali muncul dengan adanya keterbukaan politik. Pada
masa awal reformasi, para aktivis reforma agraria melakukan
pendekatan kepada politisi partai. Partai Amanat Nasional
misalnya, mengangkat isu reforma agraria dalam satu program
yang ditawarkan. Pada fase selanjutnya, para aktivis reforma
agraria melakukan pendekatan secara intensif ke politisi partai
di parlemen yang kemudian dapat melahirkan Tap MPR No. IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam di era pemerintahan Megawati.
Selanjutnya, para aktivis tersebut tanpa lelah berupaya masuk
ke politik dengan membuat Petisi Cisarua yang memasukkan
agenda reforma agraria ke dalam pemerintahan SBY. Bahkan,
pada masa pemerintahan SBY, beberapa aktivis terlibat langsung
dalam pemerintahan, misalnya dengan menjadi staf khusus dari
Kepala BPN (Fauzi, 2017).
Selain itu mereka juga melakukan memanfaatkan momentum
politik yang tersedia dan perlu “membisikkan” gagasan ini
melalui aktor-aktor politik yang berada dalam permainan
penyelenggaraan negara (Chandra, 2014). Dalam konteks
Cipari, pendekatan gerakansemacam di atas dilakukan oleh
SeTAM kepada BS dari PDI Perjuangan. Cara ini relatif mudah
dilakukan karena keduanya mempunyai ikatan semenjak BS
menjadi aktivis. Ikatan inilah yang terus dipelihara dan kemudian
berbuah reforma agraria yang dijalankan di Cipari. Sebagai taktik
gerakan, pendekatan petani dan masyarakat sipil ke politisi
52 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
