Page 74 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 74
Masyarakat mengerjakan tanah tersebut dengan tanaman pangan
berupa padi atau jagung di bawah tegakan tanaman perkebunan
(baca: tumpang sari). Selain itu, pernah juga ada program ABRI
Manunggal Pertanian di mana masyarakat bersama-sama tentara
melakukan penanaman tanaman pangan dan hasilnya kemudian
dibagihasilkan.
Ketika reformasi bergulir, penguasaan tanah yang dilakukan
petani penggarap lebih besar dan pada akhirnya tanah yang
dikuasai oleh masyarakat itulah yang menjadi tanah yang
diredistribusi. Dinamika kesejarahan atas penguasaan tanah
inilah yang menjadikan salah satu kunci keberhasilan masyarakat
untuk mendapatkan hak atas tanah. Hal ini dikatakan oleh SG
(SeTAM) sebagaimana berikut:
“Kenapa dari pihak Kodam IV kok menyerahkan? Karena dari sisi
pembuktian, mereka juga masih lemah. Dalam artian pembuktian
kepemilikan atau sertifikat HGU. Asal-usul terbitnya sertifikat HGU
prosesnya bagaimana, mungkin secara pembuktian masih lemah. Nah
sedangkan di satu sisi masyarakat pada tahun 60-an itu masih ada yang
mempunyai bukti kepemilikan, baik itu surat kuning, atau letter C atau
apa. Nah itu yang dijadikan bekal untuk menuntut tanahnya agar kembali.”
(Wawancara, 21/11/2018).
Pertarungan Kepentingan dan Perebutan Kuasa Agraria 57
