Page 223 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 223

mengalami  kegagalan, maka   Soekarno memutuskan    akan merebut  kembali
                 Irian Barat  dengan kekuatan bersenjata. Melihat  kesungguhan Indonesia,
                 sikap Amerika    Serikat  yang kemudian berubah membantu Indonesia,
                 terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet
                 guna  mendapatkan kembali    Irian Barat. Taktik konfrontatif ini  kemudian
                 digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia
                 dan Malaysia  akibat  pembentukan negara  federasi  Malaysia  yang dianggap
                 oleh Indonesia sebagai produk Nekolim (Neokolonialisme dan imperialisme).
                 Puncak ketegangan terjadi   ketika  Malaysia  ditetapkan sebagai  Anggota
                 Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia.
                 Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar  dari
                 PBB karena   Soekarno beranggapan bahwa    PBB berpihak pada   Blok Barat.
                 Mundurnya   Indonesia  dari  PBB berujung pada  terhambatnya  pembangunan
                 dan modernisasi   Indonesia  karena  menjauhnya  Indonesia  dari  pergaulan
                 internasional.


                 4.  Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Orde Baru
                     Pada masa awal Orde Baru  terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri
                 Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia
                 lebih memfokuskan pada      pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan
                 ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik
                 keamanan dalam   negeri  maupun di  tingkat  regional. Pemikiran inilah yang
                 mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik
                 luar negeri  (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-
                 pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East
                 Asian Nation (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia
                 saat  itu  adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai    struktur ekonomi
                 yang seimbang dan terpenuhinya   kebutuhan pokok rakyat, pada   dasawarsa
                 abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal
                 penerapan New Order (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana
                 internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan,
                 serta  untuk menjamin lingkungan regional  yang aman yang memudahkan
                 Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

                     Berikut  pernyataan Presiden Soeharto mengenai     politik luar negeri
                 Indonesia yang bebas aktif.


                     “  Bagi  Indonesia, politik  luar  negerinya yang berprinsip non-Blok  tidak
                     identik  dengan tidak  adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa
                     Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai  politik  luar  negeri  yang
                     bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak
                     berjalan. Politik  luar  negeri  Indonesia adalah bebas  di  mana Indonesia



                                                                        Sejarah Indonesia
                                                                                            215
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228