Page 226 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat
di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik
simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds
(IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi
krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi yang
baik dengan memilih tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden setelah
pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI
dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya
Timor- Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan
citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak melakukan
kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri
yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid
secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya
dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini,
selain isu Timor-Timur, adalah soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus
Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi.
Diplomasi di era pemerintahan Abdurahman Wahid dalam konteks
kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi,
rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya
menari dukunga mengatasi konli domesti mempertahanka integritas

teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi
melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman
terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan
nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi kebijakan
politiknya itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri
sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegrasi dan
konlik-konli horizontal ya terjadi di beberapa daera Indonesia Faktor-
faktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun
2001, munculnya desakan dari DPR/MPR-RI agar Presiden Abdurrakhman
Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI.
Setelah Presiden Abdurahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati
dilantik menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal
23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan
dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia
mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari
pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memerhatikan dan
memertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan
diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga

218 Kelas XII SMA/MA