Page 91 - E-Modul Interaktif Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia (HP)

Materi

Indonesia), Partindo (Partai Indonesia), dan PNI Baru (Pendidikan Nasional

Indonesia). Pelbagai organisasi pergerakan yang telah disebutkan di atas
melakukan upaya perjuangannya dalam beberapa tindakan, antara lain:
Menyatukan semangat kebangsaan dan persatuan masyarakat melalui
surat kabar dan rapat umum.

Mendesak pihak kolonial agar memberikan kebebasan bergerak bagi
partai atau organisasi politik.
Mengkritik dengan tajam tindakan pemerintah kolonial yang dirasa
sewenang-wenang.

a
d
e
t

i
a
l
l
o
n
l
a
n

B
e

R
n
k
a
k
a
i
a
d
a
d
a
a
r
h
e
r
G
p

p
a
k
e
P

.
2
2. Sikap Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Gerakan Radikal l
i
S

m
h
a

K
o
r
e
i
t
n
Hot Organisasi pergerakan radikal seringkali melakukan perlawanan dan aksi
mogok sebagai bentuk protes terhadap penjajah. Hal ini dilakukan setiap kali
ada kebijakan yang dianggap tidak memihak masyarakat bumiputra. Kondisi
tersebut direspon oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan
meluncurkan kebijakan Politik Reaksioner, yaitu melakukan pengawasan,
penindakkan, penangkapan, dan penertiban secara totaliter terhadap segala
gerakan radikal (Ramaadhan dan Sofiani, 2021: 134).
Hot Selama periode tahun 1923 s.d. 1927, Politik Reaksioner semakin gencar
dilakukan, terutama setelah terjadi Pemogokan Buruh Kereta Api dan
Trem/VSTP (1923) dan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia/PKI
(1926/1927). Gubernur Jenderal Dirk Fock merespon dengan mengambil
sikap represif, terutama bagi gerakan radikal yang dirasa membahayakan
eksistensi Hindia Belanda. Sikap radikal tidak hanya ditunjukkan dengan cara
ekstrem seperti pemogokan, tetapi juga dengan bersikap nonkooperatif
(tidak mau bekerja sama), misalnya PNI yang tidak mau ikut serta di dalam
Volksraad.
Organisasi Radikal Masa Pergerakan Nasional
Sumber: YouTube.com/Historic Indonesia
79