Page 95 - E-Modul Interaktif Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia (HP)

Materi

merupakan anggota PNI turut digeledah dan dicurigai. Selain itu, Fraksi

Nasional juga berperan untuk mendorong dihapusnya peraturan Ordonansi
Sekolah Liar (Wilde Schoolen Ordonantie). Peraturan ini berisi tentang hak
Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur wujud dan isi sekolah-sekolah
yang dianggap liar, yaitu lembaga pendidikan yang tidak dibiayai Belanda

atau dikelola oleh bangsa Indonesia. Tindakan ini tentu merugikan
masyarakat bumiputra, terutama dalam bidang pendidikan. Namun, Belanda
pada akhirnya mencabut peraturan tersebut, setelah Thamrin mengancam
akan angkat kaki dari Volksraad apabila ordonansi tetap dilaksanakan

D. Petisi Sutarjo

Hot Usaha untuk meraih kemerdekaan secara kooperatif di dalam Volksraad

juga dilakukan melalui Petisi Sutarjo. Petisi ini disampaikan oleh Sutarjo
Kartohadikusumo, seorang anggota Dewan Rakyat sekaligus Ketua Persatuan
Pegawai Binnelands Bestuur/Pamongpraja Bumiputra (PPBB) pada tanggal
15 Juli 1936. Petisi Sutarjo diterima dan akan dibicarakan dalam sidang

khusus Volksraad. Pada tanggal 17 s.d. 29 September 1936 diadakan sidang
untuk membahas permohonan Sutarjo, di mana dari 46 anggota yang hadir
26 orang di antaranya setuju. Berdasarkan hasil tersebut, maka Petisi Sutarjo
berubah menjadi Petisi Volksraad, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1936,

petisi tersebut dikirimkan kepada Ratu, Staten Generaal, dan Menteri Jajahan
di Belanda (Perdana dan Pratama, 2022: 84).

Sutarjo Kartohadikusumo: Pencetus Petisi Sutarjo
Sumber: Wikipedia.org

Hot Petisi atau usul yang diutarakan oleh Sutarjo kurang lebih berisi
permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah (konferensi)
antara wakil Indonesia dan Belanda, yang anggotanya mempunyai hak
sama dan sederajat. Tujuan konferensi tersebut sebagai wadah untuk

membicarakan kemungkinan Hindia Belanda (Indonesia) diberi suatu
pemerintahan otonom dalam kerangka konstitusi Belanda dengan jangka
waktu 10 tahun mendatang.

83