Page 69 - Nanos Gigantos Humeris Insidentes

lahan untuk kepentingan publik (ontegeining ten algemeenen nutte),
penjualan dengan menggunakan “stromannen” (gebruik van
stromannen), gadai (verpanding), penjualan sebagai jaminan

atas pinjaman (zekerheidsstelling), pembelian pepohonan atau
tanaman (verkopen van boomen), dan gadai tanaman (verpanding van
boomen).
Analisis Soepomo menunjukkan bahwa institusi
peradilan di Hindia Belanda sama sekali tidak konsisten dalam

melaksanakan mandat larangan pengalihan hak pemakaian
tanah rakyat pribumi kepada non-pribumi. Susunan redaksional
dari vervreemdingsverbod menurut Soepomo sangat longgar
sehingga memungkinkan multi-interpretasi yang melemahkan
otoritas hukum.
Tulisan Soepomo ini sangat kaya dengan data, referensi

putusan-putusan hukum, dan bersifat ‘exhaustive.’ Hampir pasti
bahwa semua putusan peradilan yang bersentuhan dengan
larangan pengalihan hak pemakaian itu dicakup dalam tulisan
ini. Enam bagian tulisan ini meliputi pembahasan sejarah dan
karakter hukum dari Staatsblad 1875 No. 179, penafsiran atas
kata-kata kunci yang digunakan, review dari putusan-putusan
pengadilan atas transaksi-transkasi tanah yang terkait dengan

vervreemdingsverbod, bagian khusus tentang afkoop/redeeming
of Native use rights; tiga belas bentuk transaksi yang dinilai
oleh Soepomo sebagai bentuk terbuka pelanggaran atas
vervreemdingsverbod, dan kesimpulan.
Argumen utama dan kesimpulan yang diambil oleh
Soepomo setelah kaji ulangnya adalah bahwa sejatinya tidak ada

larangan yang absolut dalam larangan pengalihan hak rakyat
pribumi atas tanah, dan tampaknya pemerintah memang tidak
memiliki keinginan untuk menjalankan pelarangan itu. Mandat
dari Staatsblad 1875 No. 179, yang sesungguhnya sangat tegas

33