Page 185 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

dan pemilikan tanah/hutan serta jangka waktu pengelolaan
tanah. Terkait program reforma agraria yang kini dijalankan
pemerintah, Munas mendesak pemerintah untuk menjalankan
redistribusi tanah/hutan dan lahan terlantar serta mengatur
pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat. Selain itu, Munas
juga menekankan agar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
tidak ditetapkan secara top down, melainkan harus bersifat
partisipatif agar data mengenai TORA benar-benar akurat.
Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) harus dibentuk sebagai
badan pelaksana ad hoc dengan kewenangan yang memadai.
Sementara itu, dukungan militer dan masyarakat sipil juga
perlu digalang demi kelancaran pelaksanaan reforma agraria.
Dokumen yang dihasilkan komisi peraturan perundang-
undangan juga mengusulkan sejumlah solusi yang konkret.
Rekomendasi terkait RUU Pertanahan dan Distribusi Lahan
yang ditetapkan komisi ini di antaranya mencakup beberapa hal
sebagai berikut. Payung hukum tentang reforma agraria yang
kuat dan komprehensif harus dibuat untuk diintegrasikan ke
dalam substansi RUU Pertanahan. Konsesi tanah yang tidak
proporsional kepada konglomerat harus diredistribusi melalui
mekanisme hukum yang sahih. Penerima redistribusi sendiri
harus benar-benar disiapkan pemerintah agar mereka dapat
mengelola tanah dengan baik dan produktif. Terakhir, harus
dijamin proses pelaksanaan reforma agraria yang transparan
dan dapat dikontrol secara ketat oleh negara dan masyarakat.

AKSI NYATA, BUKAN SEKEDAR FATWA

Seperti ditunjukkan di atas, NU telah menjalankan
peran profetisnya dengan menerbitkan fatwa yang mewakili
kepentingan mayoritas masyarakat desa, yakni mereka yang
menjadi konstituen utama organisasi ini. Kiprah semacam ini
patut diapresiasi semua pihak yang peduli pada peningkatan
kesejahteraan petani dan pembangunan pedesaan.

120