Page 190 - Perspektif Agraria Kritis
P. 190
Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria
10
JEJAK PANJANG KIPRAH
NAHDLATUL ULAMA DI BIDANG AGRARIA
Pada bab terdahulu, penulis telah mengulas secara
panjang lebar kontras antara keputusan Konferensi Jakarta 1961
dengan keputusan Munas Mataram 2017 terkait status land
reform. Melalui kontras demikian, penulis memang telah
memperlihatkan adanya suatu pergeseran, dan bahkan “titik
balik”, dalam ijtihad agraria NU terkait konsepsi hak milik,
kewenangan negara dalam kaitan dengan hak atas tanah, dan
urgensi (re)distribusi tanah untuk mengatasi ketimpangan
ekonomi.
Namun, perlu segera ditegaskan bahwa istilah “titik
balik” ini harus dipahami lebih proporsional, yakni terbatas
pada telaah pemikiran yang membandingkan secara eksklusif
dua wacana keagamaan yang diputuskan dalam forum resmi
NU: keputusan Konferensi Syuriah PBNU tahun 1961 di Jakarta
dan Munas Alim Ulama NU tahun 2017 di Mataram. Keduanya
memang sama-sama membicarakan kedudukan land reform
dalam perspektif hukum Islam.
Dipahami di luar batasan di atas, maka uraian pada bab
terdahulu dapat membawa pembaca pada penilaian yang
kurang proporsional atas kiprah NU di bidang agraria.
Misalnya saja, pembaca boleh jadi sampai pada kesimpulan
125
