Page 186 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria

Dalam situasi ketika fobia komunisme digencarkan
lagi oleh sebagian kalangan, hasil Munas 2017 ini juga penting
dan strategis karena memberikan justifikasi teologis pada
kebijakan reforma agraria. Hal ini merupakan satu pukulan
telak bagi sementara kalangan yang masih saja mereproduksi
wacana bahwa land reform merupakan agenda terselubung
pihak komunis.
Namun, NU sebagai ormas terbesar di Indonesia lebih
dari sekedar lembaga penghasil fatwa keagamaan semata.
Dengan struktur organisasi yang menyebar hingga ke seluruh
provinsi, belum lagi jaringan ribuan pesantren dan majlis
taklimnya, NU dituntut untuk dapat mengembangkan da’wah bi
‘l-hâl di bidang agraria.

Dihadapkan pada ketimpangan dan konflik agraria yang
merebak di mana-mana, perjuangan agraria dewasa ini sudah
menjadi agenda rutin sehari-hari bagi sebagian besar kaum
tani dan penduduk pedesaan. NU harus terlibat secara aktif
dalam mendampingi perjuangan semacam ini, baik dilakukan
secara langsung (melalui struktur formalnya) maupun tidak
langsung (melalui para tokoh danjejaring informalnya). Apa
yang belum lama ini dilakukan beberapa eksponen Pengurus
Besar NU dalam membela perjuangan petani pegunungan
Kendeng dan Surokonto Wetan (Kendal) adalah sebuah
teladan yang harus diikuti jajaran kepengurusan di bawahnya.
Oleh karena itu, agenda yang paling mendesak pasca-
Munas 2017 adalah internalisasi ijtihad agraria NU di antara
seluruh jajaran pengurus maupun konstituen NU itu sendiri.
Selain itu, juga sosialisasi ijtihad itu kepada masyarakat yang
lebih luas. Langkah-langkah mobilisasi juga penting dilakukan
oleh NU agar hasil Munas 2017 bergaung lebih keras lagi dan
menjadi kepedulian masyarakat luas.

Hal lain yang urgen dilakukan NU adalah menggalang
kekuatan sosial dan politik di pusat dan daerah dalam rangka

121