Page 277 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

uleebalang sebagai pihak Lahan
antagonis dalam — 96, 97, alih fungsi 55, 131, 132-133, 155
105, 1-6 bagi-bagi — xlv, 46, 60
— pada akhir periode kolonial distribusi — Lihat: reforma
96 agraria dalam bentuk
— pasca MoU Helsinki Lihat: distribusi
ketegangan pasca MoU ketimpangan
Helsinki penguasaan/pemilikan —
— yang berakar pada Lihat: tanah, ketimpangan
antagonisme internal di penguasaan
antara masyarakat Aceh lapar — xxxvii
96, 97, 98, 106-108 legalisasi — Lihat: tanah,
— yang berakar pada legalisasi
ketegangan dengan perubahan penggunaan —
Pemerintah Pusat 96, 98, 76, 78. Lihat juga: lahan,
107 alih fungsi; agraria-
— yang berakar pada lingkungan, transformasi
ketidakadilan pembagian produktivitas — xliii, 66
hasil kekayaan alam 96 sengketa — Lihat: konflik
— yang berakar pada agraria
kontoversi status otonomi tata guna — Lihat: tanah, tata
97, 107 guna
Lihat juga: ketegangan pasca — garapan 132
Mou Helsinki — kering 79, 86
— kritis 55
Konsumsi — perkebunan 76-78, 86
hasil produksi sekedar untuk — pertanian Lihat: tanah
— 17
pertanian
— komoditas global 27 — sawah 86
— pangan 16
— rumah tangga 54, 83 — terlantar Lihat: tanah
terlantar
— yang bertanggung jawab
xlii Lampung
ketimpangan dan konfik
Kota agraria di — xxxiv
agenda SDGs tentang — xlii — dikeluarkan dari lokasi
bias kepentingan — 28
pemuda per—an 96 reforma agraria xxxiii,
xxxiv
rakyat — 171, 180
Land governance 29
Kutaraja (Banda Aceh, kecenderungan ideologis di
Aceh) 106
balik — 30
Labour Lihat: tenaga kerja kontestasi di seputar — 30

212