Page 280 - Perspektif Agraria Kritis

Indeks

keberlanjutan ekologi dan wakaf menurut — 143
perlindungan alam wewenang negara memaksa
menurut — 118, 128, 131- dalam pandangan — 117,
133, 150, 151, 155 125
kesetaraan relasi produksi dan — dan urgensi aksi nyata
distribusi surplus menurut perjuangan agraria 121, 122
— 127-129, 131, 150 — dan perjuangan agraria di
kepastian/keamanan tenurial Daerah 144-150, 152
menurut — 128, 129-130, — dan perjuangan agraria di
151 Pusat 127, 141-143
Konferensi Besar (Konbes) — — dan aksi sepihak 113, 116,
113, 114, 115, 115n5, 116, 117, 119, 127, 139, 140, 141, 142, 145, 146
123-124, 125, 126, 126n7, — dan dinamika internal
128n8 131, 135, 136, 138n16, terkait UUPA 1960 lii
140, 152, 153-157 — dan kontribusi dalam
land reform menurut — 3, 40- penyusunan UUPA 1960
41, 113-120, 123-124, 125, 126 lii, 127, 133-135
maqâshidu ‘sy-syarî’ah — dan khittah 1926 140
(tujuan-tujuan syari’ah) — dan kritik atas konsentrasi
menurut — 114 aset agraria oleh korporasi
Muktamar — 114, 118, 126, 117-119
126n7, 127, 128, 128n8, 129, — dan konflik perkebunan
130, 131, 132, 132n9, 151, 152, 146-147
153-157 — dan perjuangan akses 152
Munas (Musyawarah Nasional — dan perjuangan kontra-
Alim Ulama) — lii, 113, 114, eksklusi 152
114n3, 115, 116, 117, 118, 119, — dan perseteruan politik
120, 121, 122, 123-124, 125, 126, nasional dekade 1960-an
126n7, 128, 128n8, 129, 153- 137-140
157 — dan pertarungan ideologi
organisasi tani — Lihat: era Perang Dingin 135-136
Pertanian Nahdlatul — dan rekomendasi
Ulama pelaksanaan reforma
penggusuran tanah menurut agraria 120
— 129-130 — dan rekomendasi
redistribusi lahan menurut — pembatasan konsesi tanah
117-119, 125 skala luas 119-120
signifikansi ijtihad agraria — — dan rekomendasi seputar
121 regulasi pertanahan 120
tanah terlantar menurut — — sebagai unsur dalam
116, 118, 120, 149 Nasakom 137
tiga metode ijtihad — 151

215