Page 283 - Perspektif Agraria Kritis
P. 283

Perspektif Agraria Kritis


              lahan    pertanian   untuk       —      melalui     tawaran
                 kombatan  GAM  sebagai           perkebunan    PTPN    I
                 bagian perjanjian  —    93,      kepada pimpinan GAM   99
                 99, 104                       —    yang   hakiki   melalui
              lahan pertanian untuk korban        realisasi  keadilan  agraria
                 konflik  sebagai  bagian         101
                 perjanjian —   93, 99, 104,   Perhutanan Sosial
                 108
              lapangan  pekerjaan  untuk       — sebagai pengganti reforma
                                                  agraria   xxxiii-xxxiv
                 reintegrasi kombatan GAM      —  sebagai  reforma  agraria
                 dan korban konflik sebagai       xxxiv, 89
                 bagian perjanjian —   104     —  dan  rekognisi  hutan  adat
              otonomi   khusus    sebagai
                                                  89
                 bagian perjanjian —   99
              rumah    untuk   reintegrasi     Perjuangan sosial
                 kombatan    GAM     dan       —  di  ranah  gerakan  civil
                 korban  konflik  sebagai         society   31
                 bagian perjanjian —   104     — di ranah kebijakan   31
              tuntutan  Din  Minimi  saat      —     melalui    kombinasi
                 menerima —   105                 perjuangan   akses   dan
              —    dalam   bentuk   MoU           kontra-eksklusi   38
                 Helsinki   93, 104            —  menjalankan  kepedulian
              — melalui abolisi umum   97,        perspektif  agraria  kritis
                 106, 108                         xliii
              — melalui amnesti    93, 103,    — merespon tantangan akses
                 105, 108                         dan ancaman eksklusi   8,
              —    melalui   pembentukan          38
                 kembali   Aceh   sebagai      —     mewujudkan     akses
                 provinsi  dengan  status         (perjuangan akses)   38
                 Daerah Istimewa   98          —  menghindarkan  eksklusi
              —  melalui  pemberian  lahan        (perjuangan      kontra-
                 pertanian kepada TNI   98,       eksklusi)   38
                 99                            —  untuk  pembaruan  tata
              —  melalui  demokratisasi  di       pengurusan agraria   31, 38
                 antara  masyarakat  Aceh      Perkebunan
                 sendiri   101                 alokasi  lahan  skala  besar
              —  melalui  penyediaan  lahan       untuk —   xxxiii, xxxv, 54,
                 pertanian untuk pimpinan         78, 83
                 Darul Islam   98-99
              — melalui program reintegrasi    desa —   76         Ulama
                                               ijtihad
                                                        Nahdlatul
                 93, 99, 104, 108
                                                  tentang —   154

                                          218
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288