Page 288 - Perspektif Agraria Kritis

Indeks

keragaman keperluan hukum Kelompok Kerja (Pokja) —
— 171, 180 xxxvi
kesejahteraan — 55, 80,120, krisis agraria sebagai konteks
130, 155, 156 — xxxiv, xxxv, 50, 51, 54, 79
larangan monopoli yang krisis ekologi sebagai konteks
merugikan — 173 — 50, 51, 54-55, 59, 79
lasykar — 96 literasi — xxxii
negara sebagai organisasi Lokasi Prioritas — xxxvii-
kekuasaan — 163, 169 xxxviii
organisasi — xxxii lokasi-lokasi — Lihat:
partisipasi — 51 Reforma Agraria, Tanah
pelayanan — xxxii Objek; Reforma Agraria,
penggusuran — 146-149, 155 Lokasi Prioritas
penguasaan tanah oleh — partisipasi masyarakat dalam
xxxiv, 146-147 — xxxvi, xxxvii, xxxviii,
perlindungan hukum xlvii, 51, 59, 120
terhadap hak — 39, 55, 57- pelurusan — xxxv-xxxvi
58, 59, 61, 129, 170-172 pengertian — xxxii, xlii, xliv-
pertanian — 17, 54, 116n1, 146 xlv, 33n7, 46-47, 49-50
pembagian tanah untuk — penyempitan makna — li, 39,
xxxvii, 147-148, 152, 175 45-46, 51
— tak bertanah Lihat: petani perjuangan implementasi —
tak bertanah xxviii, xxxi-xxxii
perlindungan ekosistem
Reforma agraria sebagai salah satu pilar —
Badan Otorita — xxxvi, 63, 39, 55, 59-60, 61
120
cakupan — 49-50, 61 perlindungan hak sebagai
salah satu pilar — 39, 55,
dua kriteria penilaian — 47- 57-58, 61
49
empat pilar — 39, 55-60, 61 perlindungan sistem produksi
sebagai salah satu pilar —
empat skenario dampak — 39, 55, 58-59, 61
48-49
elite capture dalam — xliv, perluasan makna — 39, 49-
50, 51
48, 60. Lihat juga: reforma penyimpangan — xxxii, xxxv,
agraria berdampak
(re)konsentrasi li
jaminan akses sebagai salah Perhutanan Sosial sebagai —
Lihat: Perhutanan Sosial
satu pilar — 39, 55, 56-57, provinsi yang dikeluarkan dari
61
karakteristik — 63-64 pelaksanaan — xxxiii,
xxxiv

223