Page 281 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

Ngandagan (Jawa Tengah) Partai Komunis Indonesia
86 (PKI)
BTI sebagai underbouw —
Norwegia 104
139
Orde Baru kooptasi land reform oleh —
konflik agraria di masa — 130 137-139
marjinalisasi hak-hak adat perlawanan Nahdlatul Ulama
oleh rezim — 126n2 terhadap — 113, 138-140,
periode — 157 145-146
periode pasca — 151 perlawanan faksi nasional
rezim otoriter — 167n1 terhadap — 139, 145-146
— dan “tragedi 1965” 127 stigma — 149
— dan sentralisme kekuasaan — dan aksi sepihak 137-138,
167n1 141
— dan mobilisasi petani 137-
Otonomi 139
— daerah 71, 167n1. Lihat juga: — dan radikalisasi pedesaan
Aceh, otonomi khusus; 137-139
Papua, otonomi khusus
— desa Lihat: desa, otonomi — dan strategi parlementer
— pengelolaan sumber- 137, 138
sumber agraria 87 Pasar
akses — xlii-xliii, xlv
Pangan — bebas/terbuka 14, 155
cadangan — 117
fiqh — 150 — global 132
impor — 132 — sebagai kekuatan akses 34-
35
konsumsi — 16 — sebagai kekuatan eksklusi
krisis — 65, 117, 123 35, 73
produksi — 16, 76, 86 — sertifikasi 16
Rancangan Undang-Undang
tentang — 155 Pati (Jawa Tengah) 79
rawan — 20, 22-23 Perhutanan Sosial
tanaman — 57n1
hutan adat dalam skema —
Papua 89
otonomi khusus — 22 realisasi — xxxiv
Provinsi — 22 skema — xxxiii, 89
stigma gerakan separatis di — target luas areal untuk —
19 xxxiv, 89
tanah adat — 22 — dan desa inklusif agraria 89
transformasi agraria- — diklaim sebagai reforma
lingkungan di — 18-20 agraria xxxiii-xxxiv

216