Page 96 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian I. Pendahuluan

Berdasarkan pemahaman konsep governance semacam
ini, maka agenda pembaruan tata pengurusan agraria—alih-
alih sebatas masalah teknis dan manajerial belaka—dipahami di
sini sebagai sebuah agenda perjuangan sosial (social struggle)
tersendiri. Agenda ini menuntut untuk digulirkan di berbagai
ranah, seperti kebijakan maupun gerakan civil society.

Sejalan dengan empat kategori persoalan agraria yang
telah dikonstruksikan sebelumnya, agenda perjuangan sosial
untuk melakukan pembaruan tata pengurusan agraria ini juga
terdiri atas empat komponen seperti diuraikan berikut ini.
Pertama adalah pembaruan untuk menguatkan, merekognisi
dan melindungi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber
agraria yang sudah berada di tangan rakyat. Kedua adalah
pembaruan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan dan
pemilikan sumber-sumber agraria serta menjamin akses yang
lebih adil atas sumber-sumber agraria dimaksud. Lalu, ketiga,
adalah pembaruan dalam rangka merombak relasi-relasi
produksi dan distribusi surplus yang tidak adil. Dan terakhir
adalah pembaruan dalam rangka menjalankan penataan ruang
dan pendayagunaan sumber-sumber agraria yang lebih
menjamin produktivitas dan keberlanjutan.

Seperti terlihat, keempat komponen pembaruan ini
secara berturut-turut merupakan respon yang bersifat korektif
(dalam bentuk kebijakan maupun gerakan sosial) dalam
rangka mengatasi empat persoalan agraria yang telah
dipaparkan pada bagian sebelumnya. Pada tujuan akhirnya,
kesemua upaya pembaharuan tata pengurusan agraria ini
diarahkan untuk mewujudkan struktur agraria yang adil,
hubungan produksi yang setara, dan ekosistem yang lestari.

Secara skematis hal ini dapat diilustrasikan dalam
Gambar 1.4 di bawah ini.

31