Page 98 - Perspektif Agraria Kritis
P. 98

Bagian I.  Pendahuluan



              TANTANGAN AKSES DAN ANCAMAN EKSKLUSI

                     Karakteristik  terakhir  dari  “perspektif  agraria  kritis”
              adalah  bahwa  kesemua  concern  seputar  pembaruan  tata
              pengurusan  agraria  di  atas  dipahami  bukan  sebagai  proses
              yang berada di  ruang vacuum, melainkan  senantiasa berada
              dalam  kecamuk  pergulatan  sosial  di  antara  berbagai  pihak
              yang  bersaingan.  Pergulatan  sosial  semacam  ini  membuat
              upaya-upaya  pembaruan  tata  pengurusan  bukanlah  sebuah
              gebrakan  yang  bersifat  sekali  jadi  (once  for  all),  melainkan
              harus merupakan respon yang adekuat dan ajeg atas kondisi
              ketimpangan  dan  ketidakadilan  yang  terus  bermunculan,
              seringkali dalam bentuk yang berubah-ubah, seiring dengan
                                                           7
              “transformasi agraria-lingkungan” yang terjadi.
                     Aspek  lain  dari  pergulatan  sosial  ini  tampil  dalam
              kenyataan  bahwa  pembaruan  tata  pengurusan  agraria  akan
              selalu  diwarnai  oleh  ketegangan  antara  dua  hal:  tantangan
              akses di satu sisi serta ancaman eksklusi di sisi lainnya. Akses,
              sebagaimana  dimaknai  ulang  oleh  Ribot  &  Peluso  (2003),
              adalah  suatu  kemampuan  (ability)  untuk  menarik  manfaat
              dari suatu hal (untuk kasus buku ini berarti sumber-sumber
              agraria)  yang—alih-alih  ditentukan  oleh  hak  semata—banyak
              bergantung secara relasional pada konstelasi kekuatan yang lebih
              luas. Menurut keduanya, terdapat ragam himpunan dan jejaring
              kekuatan  (bundles  and  webs  of  powers)  yang  membuat
              seseorang  mampu  menarik  suatu  manfaat,  meskipun  yang
              bersangkutan tidak memiliki landasan hak apapun (baik legal
              maupun illegal) terhadapnya.



              7  Keharusan melakukan pembaruan tata pengurusan agraria secara
              terus menerus ini mengandung nuansa pengertian yang berbeda dari
              reforma  agraria yang lebih merupakan program “ad hoc” yang jelas
              batasan waktunya. Perbedaan nuansa makna antara reforma agraria dan
              pembaruan  tata  pengurusan  agraria  akan  diuraikan  pada  bab
              keempat.

                                           33
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103