Page 84 - Jurnal Sejarah Abad Historiografi Pendidikan Indonesia
P. 84
PSPB: Dinamika Pendidikan Sejarah di Indonesia Pada 1985 | 79
analisis sekaligus sintesis, sebagai bagian Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
tak terpisahkan dari fakta substantif dan (PSPB) sebagai mata pelajaran wajib da-
kerangka konseptual dalam artikel ini. lam kurikulum. Tidak hanya dalam bentuk
keputusan menteri, pemberlakuan PSPB
PEMBAHASAN diperkuat dengan Tap MPR Nomor II/
MPR/1983. PSPB termasuk dalam bagian
Sistem pendidikan nasional Indonesia ti- integral Pendidikan Pancasila bersama P-4
dak pernah terlepas dari masalah kuriku- dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
lum. Sejak Indonesia merdeka, penyusu- PSPB diterapkan secara resmi pada kuri-
nan kurikulum selalu berkaitan dengan kulum 1984 pada tahun ajaran 1984/1985
kekuatan politik yang berpengaruh dalam (Hasan dalam Basis, 2010: 4-5).
menentukan visi pendidikan. Said Hamid PSPB lahir dengan latar belakang
Hasan mengungkapkan bahwa sejak pem- bahwa pelajaran sejarah tidak sekadar
bahasan undang-undang pendidikan tahun mengajarkan pengetahuan sejarah bela-
1949, status pendidikan agama, bahasa In- ka, melainkan juga menanamkan nilai-
donesia, sejarah, dan pendidikan jasmani nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa.
diperdebatkan. Suasana politik pada waktu Presiden Soeharto mencanangkan hal ini
itu yang masih kental dengan perjuangan setelah ia mengetahui dari Jenderal M. Yu-
menegakkan kehidupan berbangsa dan suf bahwa calon taruna Akabri memiliki
bernegara menjadikan pendidikan sejarah pengetahuan yang dangkal tentang sejarah
mendapat tempat cukup istimewa. Hal ini perjuangan bangsa. Urusan internal ABRI
kemudian bertransformasi pada masa pe- diangkat menjadi urusan nasional yang
merintahan Orde Lama yang memberlaku- mendikte kepentingan masyarakat secara
kan Manipol Usdek. Dunia pendidikan di keseluruhan. Nugroho Notosusanto mer-
Indonesia diperkenalkan dengan satu mata upakan tokoh sentral kebijakan ini. Seka-
pelajaran baru, yaitu Civics (pendidikan lipun PSPB diterapkan secara nyata pada
kewarganegaraan) guna membentuk ma- masa jabatannya, ia telah lama mengusul-
nusia Indonesia baru. Oleh sebab itu, pen- kan hal ini dan baru akhirnya terwujud keti-
didikan sejarah tetap memiliki kedudukan ka ia menjadi Menteri Pendidikan dan Ke-
yang penting dan dipertahankan. Pergan- budayaan (Mendikbud). Landasan hukum
tian kekuasaan ke tangan Soeharto mengu- penerapan PSPB adalah TAP MPR No. II/
bah arah kebijakan politik nasional. Pen- MPR/1982 tentang Garis-garis Besar Ha-
didikan Pancasila diperkenalkan sebagai luan Negara (GBHN) yang menyebutkan
upaya menangkal ajaran komunisme yang adanya kewajiban pemberian pendidikan
mulai dilarang pada waktu itu. Sejak 1978, sejarah perjuangan bangsa kepada genera-
Pendidikan Pancasila ditetapkan dan lima si muda di sekolah negeri maupun swasta
tahun kemudian diintegrasikan dengan untuk meneruskan dan mengembangkan
P-4. Pada tahun yang sama, Menteri Pen- jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 (Pur-
didikan dan Kebudayaan waktu itu, Nugro- wanto dan Adam, 2017: 72-73).
ho Notosusanto mengeluarkan keputusan Sebelum PSPB, pelajaran sejarah su-
yang menetapkan adanya mata pelajaran dah ada pada jenjang pendidikan formal.
Vol. 03 | No. 1 | Juni 2019
