Page 74 - test
P. 74
monitoring dan Evaluasi
3) Memperkirakan ketersediaan anggaran untuk mengetahui apakah varian
anggaran untuk penyelesaian program/kegiatan masih dalam batas toleransi;
4) Menggunakan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan validasi
atas perubahan serta untuk meyakinkan bahwa perlu dilakukan revisi;
5) Memperhatikan prosedur revisi, termasuk didalamnya peraturan perundangan,
kewenangan otorisasi, toleransi terhadap resiko stakeholders atas revisi yang
dilakukan, dll;
6) Menyusun lesson learn database terkait penjelasan kenapa dilakukan revisi.
Sebagai hasil dari proses tersebut di atas, pengajuan revisi memungkinkan
untuk menambah, menyesuaikan atau mengurangi (baik anggaran maupun target
kinerja). Hasil dari revisi bisa berdampak pada dokumen perencanaan, dokumen
anggaran, maupun “product deliverables”. Perubahan yang diajukan melalui revisi,
harus terintegrasi dengan keseluruhan pelaporan (anggaran maupun kinerja sebagai
bentuk akuntabilitas penanggungjawab program/kegiatan).
4.2.2 Evaluasi
Pada umumnya, evaluasi adalah suatu penilaian resmi dari suatu program, proyek,
organisasi, atau kebijakan dengan menggunakan metodologi yang sistematis, dengan
tujuan membentuk penilaian se-objektif mungkin atas efisiensi, efektivitas, desain atau
manajemen. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna, yang
memungkinkan adanya penggabungan unsur pembelajaran ke dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam perkembangannya, kegiatan evaluasi dapat dibedakan menjadi dua
yaitu evaluasi retrospektif (ex-post) yaitu evaluasi atas program/kegiatan yang sudah
dilaksanakan, serta evaluasi prospektif (ex-ante) yaitu penilaian atas kemungkinan program/
kegiatan baru sebelum diimplementasikan.
Dalam konteks PBK, evaluasi merupakan salah satu instrumen yang mempunyai
peran sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan
pencapaian kinerja. Evaluasi anggaran dan kegiatan dilakukan oleh para penanggungjawab
program pada masing-masing unit Eselon I, maupun pihak ekstern lain yang independen.
Di dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 disebutkan bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan anggaran paling sedikit terdiri atas:
Biro Perencanaan Dan Keuangan 67
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
3) Memperkirakan ketersediaan anggaran untuk mengetahui apakah varian
anggaran untuk penyelesaian program/kegiatan masih dalam batas toleransi;
4) Menggunakan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan validasi
atas perubahan serta untuk meyakinkan bahwa perlu dilakukan revisi;
5) Memperhatikan prosedur revisi, termasuk didalamnya peraturan perundangan,
kewenangan otorisasi, toleransi terhadap resiko stakeholders atas revisi yang
dilakukan, dll;
6) Menyusun lesson learn database terkait penjelasan kenapa dilakukan revisi.
Sebagai hasil dari proses tersebut di atas, pengajuan revisi memungkinkan
untuk menambah, menyesuaikan atau mengurangi (baik anggaran maupun target
kinerja). Hasil dari revisi bisa berdampak pada dokumen perencanaan, dokumen
anggaran, maupun “product deliverables”. Perubahan yang diajukan melalui revisi,
harus terintegrasi dengan keseluruhan pelaporan (anggaran maupun kinerja sebagai
bentuk akuntabilitas penanggungjawab program/kegiatan).
4.2.2 Evaluasi
Pada umumnya, evaluasi adalah suatu penilaian resmi dari suatu program, proyek,
organisasi, atau kebijakan dengan menggunakan metodologi yang sistematis, dengan
tujuan membentuk penilaian se-objektif mungkin atas efisiensi, efektivitas, desain atau
manajemen. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna, yang
memungkinkan adanya penggabungan unsur pembelajaran ke dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam perkembangannya, kegiatan evaluasi dapat dibedakan menjadi dua
yaitu evaluasi retrospektif (ex-post) yaitu evaluasi atas program/kegiatan yang sudah
dilaksanakan, serta evaluasi prospektif (ex-ante) yaitu penilaian atas kemungkinan program/
kegiatan baru sebelum diimplementasikan.
Dalam konteks PBK, evaluasi merupakan salah satu instrumen yang mempunyai
peran sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan
pencapaian kinerja. Evaluasi anggaran dan kegiatan dilakukan oleh para penanggungjawab
program pada masing-masing unit Eselon I, maupun pihak ekstern lain yang independen.
Di dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 disebutkan bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja atas
pelaksanaan anggaran paling sedikit terdiri atas:
Biro Perencanaan Dan Keuangan 67
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
