Page 487 - My FlipBook
P. 487

Tantangan Pemikiran dan Ideologi Klasik & Kontemporer


                       “Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada
                 diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan
                 Yang Maha Esa meliputi hak….Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat
                 Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  bangsa  Indonesia
                 mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang
                 bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya
                 bangsa,  serta  berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
                 1945…Atas  berkat  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  demi  terwujudnya
                 masyarakat  Indonesia  yang  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  maka
                 bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.”     392

                 b) Kebebasan Mutlak Tanpa Relasi Transenden

                       Kebebasan dalam kajian hak asasi manusia sudah menjadi kata kunci
                  yang diperbincangkan para ahli. Kebebasan adalah ruh bagi Liberalisme,
                  dan  itu  dibuat  berdasarkan  konvenan-konvenan  atau  kesepakatan-
                  kesepakatan  yang  bersumber  dari  kesetaraan  (equality)  dan  rasionalitas.
                  Sedangkan beragama merupakan konvenan dengan Tuhan tanpa transaksi
                  rasionalitas, karena dalam pandangan agama: manusia dipandang sebagai
                  makhluk yang subordinat berhadapan dengan Tuhan.    393  Dalam kata lain,
                  HAM dalam paradigma Barat yang sekuler, menempatkan manusia dalam
                  setting  yang  terpisah  dengan  Tuhan  (devided  God). 394 Kekebasan  dalam
                  perspektif ini, juga menegasikan unsur-unsur transenden.

                 Duham pasal 2 dan 3 berbunyi :

                       Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
                  Declaration,  without  distinction  of  any  kind,  such  as  race,  colour,  sex,
                  language, religion, political or other opinion, national or social origin,
                  property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made
                  on the basis of the political, jurisdictional or international status of the
                  country or territory to which a person belongs, whether it be independent,
                  trust,  non-self-governing  or  under  any  other  limitation  of  sovereignty.
                  (Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan  yang  dicanangkan
                  dalam Deklarasi, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis
                  kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau



           392  CST Kansil, Sekitar Hak Asasi Manusia..., hal. 52-53
           393  Sarasdewi Dhamantra, Keniscayaan Liberalisme Beragama. Lihat,
           http://islamlib.com/id/artikel/keniscayaan-liberalisme-beragama/. Ekses, 22-12-2008
           394  Eggi Sudjana, HAM…hal. 10



                                                                                       475
   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492