Page 65 - buku 1 kak emma_merged (1)_Neat
P. 65

Hasril Chaniago, Aswil Nazir, dan Januarisdi



                                                                        16
                     (pedalaman) baru setelah Plakat Panjang  pasca-Perang Paderi.
                     Salah satu isi Plakat Panjang menyatakan bahwa terhadap

                     orang Minangkabau tidak dikenai pajak tetapi diwajibkan

                     mendukung kebijakan pemerintah memperluas tanaman kopi.
                     Sebagaimana dicatat oleh Grave (2007), kebijakan baru kolonil

                     ini telah membuka berbagai peluang bagi orang Minang untuk

                     memperoleh  kemajuan.  “Baik  administrasi  politik  maupun

                     kebijakan sistem tanaman kopi telah memberi kesempatan
                     bagi orang Minangkabau yang dapat baca-tulis (huruf) Melayu

                     untuk berkarier dalam sistem kolonial. Tanggapan yang penuh

                     semangat khususnya datang dari kelompok-kelompok yang

                     secara sosial dan geografis terletak di daerah tanaman kopi.

                     Intensitas minat orang Minangkabau terhadap pekerjaan
                     pegawai birokrasi (Belanda) meningkat ketika birokrasi ternyata

                     menjadi sarana baru yang penting menuju kekuasaan, prestise,

                     dan kekayaan. Dibandingkan dengan kebanyakan kelompok-

                     kelompok masyarakat daerah lain di Nusantara, orang
                     Minangkabau memiliki keuntungan tambahan karena bahasa



                     16  Plakat Panjang merupakan pernyataan pemerintah kolonial Belanda kepada
                         masyarakat Minangkabau pada tanggal 25 Oktober 1833. Ada empat poin
                         penting pernyataan tersebut: Pertama, larangan perang adat, perang batu, dan
                         perang dendam kesumat, Belanda akan menghukum nagari yang memulai
                         perkelahian; kedua, larangan residen atau para pejabat Belanda ikut campur
                         dalam pemerintahan nagari, namun jika terjadi tindak pidana maka akan diadili
                         oleh pengadilan Belanda; ketiga, penghulu atau pemimpin di Minangkabau
                         akan diangkat menjadi wakil pemerintah Belanda dengan imbalan gaji dari
                         Pemerintah; keempat, masyarakat akan dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah;
                         dan terakhir, menegaskan tidak akan ada lagi pemungutan pajak, namun
                         masyarakat Minangkabau diminta (diwajibkan) untuk memperluas penanaman
                         kopi. Selengkapnya tentang Plakat Panjang dapat dibaca dalam buku Rusli
                         Amran, Sumatra Barat Plakat Panjang, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985.

                                                           36
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70