Page 9 - UAS - Adelia Rahma - 064

daerah. Ketegangan pun muncul. Para panglima daerah tersebut kemudian

dipecat dari dinas militer.
2) Nasionalisasi Aset Belanda

Kegagalan PBB memaksa Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian
Barat meningkatkan ketegangan politik. Anggota-anggota PKI dan PNI serta

rakyat di berbagai daerah mengambil alih aset Belanda. Kabinet Djuanda tidak

mampu menyelesaikan kasus tersebut. Gerakan rakyat di berbagai daerah
semakin tidak terkendali. Nasution kemudian tampil dan memerintahkan tentara

untuk mengelola perusahaan Belanda yang disita. Nasution perlahan-lahan
mengendalikan panglima-panglima daerah dan TNI AD semakin

diperhitungkan.

b) Persaingan Ideologis
Dominannya PKI dalam kehidupan politik nasional mendapat reaksi dari

partai dan organisasi lainnya. Ideologi komunisme yang dikembangkan PKI
bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia. Pada bulan September 1957

Masyumi memelopori Muktamar Ulama se Indonesia di Palembang. Muktamar
mengeluarkan fatwa bahwa komunisme diharamkan bagi kaum muslim. Muktamar

juga meminta agar aktivitas PKI dibekukan dan dilarang di seluruh Indonesia.

Perdebatan Islam dan PKI pun merembet dalam persidangan konstituante.
Perdebatan terjadi antara pihak yang mendukung Islam dan Pancasila sebagai dasar

negara.
Macetnya konstituante menyebabkan krisis pemerintahan

danketatanegaraan. Dengan didukung TNI, Bung Karno kemudianmengeluarkan

dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945.Dekrit ini selanjutnya dikenal
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.aingan Ideologis.

c) Pergolakan Sosial Politik
Pada masa demokrasi terpimpin Bung Karno menggalang kekuatan dengan

negara-negara sosialis dan komunis. Dampak kebijakan ini adalah terbukanya

kesempatan bagi PKI untuk memperkuat basis dukungan. Administrasi
pemerintahanpun menjadi tidak terkendali. Pemerintah kurang memperhatikan

aspirasi daerah dan para bekas pejuang. Terjadilah kesenjangan antara pemerintah
pusat dan daerah. Di kalangan TNI sendiri sering terjadi perpecahan. Sementara itu,

beberapa negara luar juga turut campur tangan dalam masalah Indonesia.

9