Page 16 - E-MODUL_MBS

bantuan dan guru-guru juga dengan lebih tanggap terhadap kebutuhan
di tengah masyarakat.
5. Partisipatif berarti keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang
terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan
keputusan. Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana,
dan sarana prasarana, serta bantuan teknis antara lain gagasan tentang
pengembangan sekolah.
6. Efisiensi berarti dalam pengelolaan sekolah menggunakan sumber daya
(dana, sarana prasarana dan tenaga) yang sesedikit mungkin dengan
harapan mampu mencapai hasil seoptimal mungkin.
7. Akuntabilitas berarti sekolah wajib mempertanggungjawabkan semua
kewenangan yang diberikan kepada sekolah. Sekolah dalam mengelola
sumber daya yang didasarkan pada peraturan perundangan dan dapat
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, seluruh warga sekolah
dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban meliputi
implementasi proses, komponen manajemen sekolah, bukti-bukti
administratif yang sah, menunjukkan bukti fisik (seperti bangunan
gedung, bangku, dan alat-alat laboratorium), atau lisan misalnya rapat
dengan mengundang pemangku kepentingan.

Terdapat tiga prinsip MBS sebagai bentuk implementasi otonomi daerah
di bidang pendidikan yaitu otonomi sekolah, fleksibilitas, dan partisipasi
dengan penjabaran berikut.
1. Otonomi sekolah merupakan kewenangan sekolah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan warga sekolah dan pengambilan keputusan
menurut prakarsa sendiri berdasarkan atas aspirasi warga sekolah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional
yang berlaku.
2. Fleksibilitas merupakan keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk
mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah
seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Fleksibilitas yang
dimiliki sekolah juga dalam aspek keuangan, yang mana sekolah dapat
mengelola keuangan sendiri sesuai kebutuhan di sekolah yang nantinya
dapat membantu dalam menjamin mutu dan peningkatan kualitas
pendidikan. Dampak dari fleksibilitas sekolah, menjadikan sekolah lebih
lincah dan tanggap terhadap kebutuhan, permasalahan dan
perkembangan.
3. Partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka
dan demokratis. Warga sekolah (guru, staf dan siswa) dan masyarakat
(orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan
sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam
penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan,
pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat
meningkatkan mutu pendidikan.

Sedangkan menurut Nurkolis (2013), teori yang digunakan MBS untuk
mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, antara lain:
1. Prinsip Equifinalitas

11