Page 104 - PDF Compressor

pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat,
ulasan, gambar-gambar dan lain sebagainya untuk perusahaan pers,
radio, televisi dan film. Sementara itu, Undang-Undang No. 40 Tahun
1999 mendefinikan wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang
Pers pun menegaskan bahwa wartawan adalah sebuah profesi. Kendati
pada awal-awalnya pengakuan profesi untuk wartawan ini tidak dikenal.
Baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, Undang-Undang No. 4
Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pers, Undang-Undang No. 21 Tahun
1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan
Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.
01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers tidak
muncul istilah profesi. Namun, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, tepatnya pada Bab I, Pasal 1 ayat (10), munculah istilah
profesi, ‚Hak tolak adalah hak wartawan karena profesi-nya, untuk
menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber
berita yang harus dirahasiakan.‛ Kemudian, pada Bab III Pasal 8, ‚
Dalam melaksanakan profesi-nya wartawan mendapatkan perlindungan
hukum.‛
Landasan itulah yang menguatkan bahwa wartawan adalah
sebuah profesi. Oleh karena itu, banyak hal yang dilakukan oleh para
wartawan, terutama organisasi wartawan untuk menyejajarkan diri
seperti profesi-profesi lainnya. Bahkan, organisasi wartawan tertua yang
sempat menjadi satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia pada pra-
reformasi (sebelum lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999) telah
memproklamasikan wartawan sebagai profesi.
Dalam konteks ‚yuridis‛, PWI jauh-jauh hari sudah
mencantumkan istilah profesi dalam Kode Etik Wartawan Indonesia dan
dalam konteks praktis PWI pun sudah selektif dalam melakukan
rekruitmen wartawan. Kendati media massa yang memiliki kewenangan
untuk mengangkat wartawan, tetapi untuk membuktikan ia sebagai
wartawan, harus memiliki Kartu ‚Biru‛ PWI. Untuk mendapatkan Kartu
PWI, setiap media massa harus mengirimkan calon wartawannya untuk
mengikuti test yang diselenggarakan PWI. Jika lulus, mereka berhak
mendapatkan Kartu PWI dan menyandang sebutan profesi wartawan.
Bahkan, setelah itu tidak hanya harus mengikuti test, seseorang yang
ingin menjadi wartawan harus juga mengikuti KLW (Karya Latihan
Wartawan) yang diselenggarakan PWI. Apalagi, pada pasca reformasi,
jelas sekali pengakuan atas profesi wartawan terdapat dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 sehingga fakta bahwa wartawan adalah
102