Page 105 - PDF Compressor

sebagai profesi makin kuat.
Apalagi, menurut Sobur (2001:104), terdapat empat macam atribut
professional yang melekat pada wartawan. Pertama otonomi: ada
kebebasan untuk melakukan pertimbangan sendiri dari menjalankan
tugas, teramasuk adanya organisasi yang dapat mengatur diri sendiri.
Kedua komitmen: wartawan harus memiliki titik berat komitmen pada
pelayanan terhadap masyarakat, bukan sekedar untuk keuntungan
finansial pribadi. Ketiga keahlian: untuk menjadi seorang wartawan perlu
keahlian tertentu melalui proses pendidikan dan latihan. Keempat
tanggung jawab: dalam menjalankan tugasnya wartawan harus dapat
mempertanggungjawabkannya.
Hal itu makin menguatkan bahwa dalam konteks formal
wartawan harus memiliki etika. Tindakan PWI yang sudah lama
membuat kode etik bagi para wartawan adalah tindakan yang tepat.
Memang, secara filosofis, sejatinya semua pekerjaan, baik yang dapat
dikategorikan profesi ataupun bukan harus memiliki etika. Bahkan, orang
per orang yang tidak ada kaitanya dengan pekerjaan juga terikat dengan
etika, baik disengaja atau pun tidak; baik disadari ataupun tidak. Karena
etika menyangkut hati nurani manusia yang membedakan dengan
mahluk lain dalam takaran benar-salah; baik-buruk. Namun, khusus bagi
profesi etika merupakan bagian penting dan formal yang harus ada
dalam bentuk tertulis dan hasil kesepakatan di antara orang atau pihak
yang berkait dengan profesi tersebut. Bahkan, keberadaan kode etik bagi
sebuah pekerjaan menunjukkan tingkat professional pekerjaan tersebut.
Namun, pada era reformasi dengan lahirnya kebijakan bahwa
organisasi wartawan tidak tunggal (tidak hanya PWI) sebagai isi Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999 diperlukan upaya kebersamaan dari
organisasi wartawan tersebut untuk menyepakati kode etik wartawan
Indonesia. Hal ini bukan berarti Kode Etik Wartawan produk PWI tidak
berlaku lagi. Dalam konteks keanggotaan PWI, Kode Etik Wartawan yang
dikeluarkan PWI tetap berlaku, tetapi hanya mengikat anggota PWI.
Artinya, bagi wartawan yang organisasinya di luar PWI secara formal
tidak terikat. Padahal, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
1999 dengan tegas menyebutkan bahwa. ‚ Wartawan memiliki dan
menaati Kode Etik Jurnalistik. ‚ Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan
etika profesi kewartawan.
Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan kembali bahwa yang
dimaksud Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati
organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Penjelasan ini
menguatkan bahwa harus ada kesepakatan di antara organisasi
kewartawan untuk membuat kode etik, sehingga kode etik yang dibuat
103