Page 41 - PDF Compressor
P. 41
dengan pemimpin redaksinya Samsudin Sutan Makmur dan Rinto Alwi.
Koran tersebut menampilkan ‚Pojok‛ dengan ‚Bang Golok‛. Surat kabar
lainnya yang terbit di masa kemerdekaan antara lain, Soeara Indonesia
pimpinan Manai Sophian (Makassar), Pedoman Harian yang berubah
namanya menjadi Soeara Merdeka (Bandung), Kedaulatan Rakjat
(Bukittinggi), Demokrasi (Padang), (Soebagijo, 1977: 49-66).
Pada masa orde baru, surat kabar yang tadinya dipaksakan untuk
berafiliasi, kembali mendapatkan kepribadiannya, Kedaulatan Rakjat yang
pada zaman orde lama ganti Dwikora, kembali kepada nama semula.
Demikian pula dengan Pikiran Rakjat di Bandung. Lingkungan kampus
tidak ketinggalan menerbitkan harian Kami. Pertumbuhan pers yang
marak di satu pihak cukup menggembirakan, tetapi di lain pihak perlu
diwaspadai.
Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam membawa
aura baru di dunia pers. Berakhirnya orde baru mengalirkan kebebasan
berekspresi melalui media atau kebebasan pers.
Krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 bertindak sebagai
katalisator bag berakhirnya kekuasaan politik Orde Baru. Berbulan-bulan
presiden harus menghadapi protes, terutama berakar dari kalangan
mahasiswa, yang puncaknya terjadi di Jakarta yang dikenal dengan
peristiwa berdarah terhadap kaum minoritas keturunan Cina yang
selama ini dianggap mendapat keistimewaan. Selain lengsernya rezim
Orde Baru, para demonstran menuntut pelaksanaan demokrasi, seperti
kebebasan pers dan kebebasan serikat pekerja.
Setelah kerusuhan Mei 1998, akhirnya Presiden Suharto mundur
dari jabatannya. Sampai Pemilu 1999 Indonesia dipimpin oleh B.J.
Habibie, yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Saat itulah
pemberian SIUPP mulai lebih mudah. Bahkan, tahun 1999 dikeluarkan
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang mengakhiri kewajiban
memiliki SIUPP dan setahun kemudian, pada masa Pemerintahan
Presiden KH. Abdurahman Wahid Departemen Penerangan dibubarkan.
Namun sayang, pada masa reformasi itu, nasib media massa
nasional pun tidak beranjak lebih baik. Kendati telah diadakan perubahan
peraturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999.
39
