Page 71 - PDF Compressor

lembaga itu lebih ditujukan sebagai alat pemerintah dan bukanlah
lembaga yang memungkinkan terjadinya selfcontrol. Dewan Pers diketuai
oleh Menteri Penerangan, anggotanya pejabat dinas intelijen dan pejabat
departemen (Hill 1995: 65).
Tahun 1980-an berdirilah sejumlah televisi swasta, seperti, RCTI
(1987) SCTV (1989), TPI (1990), Anteve (1993), Indosiar, Lativi yang
sekarang menjadi Trans-7, Trans TV, dan yang lainnya. Termasuk juga
berkembangnya TV-TV lokal yang hadir di setiap provinsi, bahkan di
kabupaten/kota.
Pers memang tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan
dengan organisasi yang bernama negara. Oleh karena itu, eksistensi pers
banyak dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik
negara tempat pers itu hidup. Peranan pers sangat ditentukan oleh sistem
politik tempat media massa itu berkembang. Hasil kajian empirik yang
dilakukan Smith (1983) tentang kehidupan pers di Indonesia pada era
Orde Baru. Menurutnya, eksistensi dan kehidupan pers Indonesia sangat
ditentukan oleh kekuasaan.
Pada era Orde Baru, ketergantungan pers nasional terhadap
sistem politik tercermin dari munculnya kewajiban pers nasional
(Indonesia) yang berawal diatur dalam UU No. 11 Tahun 1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Menurut ketentuan tersebut, pers
nasional memiliki lima kewajiban, yakni, 1) mempertahankan, membela,
mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. 2) memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan
Rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila. 3) memperjuangkan
kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers, 4) membina
persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam
perjuangan menentang imperialisme, komunisme, dan fasisme-diktatur,
dan 5) menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif
revolusioner.
Ketergantungan sistem pers Indonesia terhadap sistem politik
tersebut terus berlanjut kendati undang-undang yang mengatur
kehidupan pers berubah. Di dalam UU No. 21 Tahun 1982 perubahan
dari UU No. 11 Tahun 1966, ketergantungan sistem pers terhadap sistem
politik tetap tampak dari tugas dan kewajiban pers nasional dalam
melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila, disamping
memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat serta
memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers
yang bertanggung jawab dan menggelorakan semangat pengabdian dan
memperkokoh persatuan dan kesatuan.

69