Page 72 - PDF Compressor

Kemudian, ketergantungan itu berimplikasi pada pembinaan
pribadi wartawan. Pembinaan wartawan dipengaruhi oleh garis ideologi
yang dianut sistem politik seperti tampak dalam Kepribadian Wartawan
Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu,
wartawan Indonesia harus memiliki kepribadian yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, bersifat kesatria, menjunjung tinggi hak-hak azasi
manusia, dan berjuang untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan.
Wartawan Indonesia pun dituntut untuk menampilkan kepribadian yang
berjiwa Pancasila dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945.
Pembelengguan seperti itu menampakkan bahwa ketergantungan
sistem pers pada sistem politik secara berlebihan dapat berakibat tidak
baik terhadap pilihan jenis dan kandungan materi berita. Berita yang
disajikan dapat dipastikan sulit keluar dari kerangka ideologis dan
kebijakan yang digariskan pemegang kekuasaan. Jika menyimpang,
berbagai kemungkinan kurang menguntungkan akan menimpa
kehidupan pers tersebut, misalnya, mendapat teguran keras, gugatan
melalui pengadilan atau kalau pada masa Orde Baru terjadi pembredelan,
seperti yang menimpa Majalah Sastra tahun 1968, Harian Sinar Indonesia
Baru 1976, Majalah Monitor 1991 dan yang terakhir menimpa Majalah
Tempo.
e. Era Reformasi
Krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997 bertindak sebagai
katalisator bag berakhirnya kekuasaan politik Orde Baru. Berbulan-bulan
presiden harus menghadapi protes, terutama berakar dari kalangan
mahasiswa, yang puncaknya terjadi di Jakarta yang dikenal dengan
peristiwa berdarah terhadap kaum minoritas keturunan Cina yang
selama ini dianggap mendapat keistimewaan. Selain lengsernya rezim
Orde Baru, para demonstran menuntut pelaksanaan demokrasi, seperti
kebebasan pers dan kebebasan serikat pekerja.
Setelah kerusuhan Mei 1998, akhirnya Presiden Suharto mundur
dari jabatannya. Sampai Pemilu 1999 Indonesia dipimpin oleh B.J.
Habibie, yang sebelumnya menjabat wakil presiden. Saat itulah
pemberian SIUPP mulai lebih mudah. Bahkan, tahun 1999 dikeluarkan
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang mengakhiri kewajiban
memiliki SIUPP dan setahun kemudian, pada masa Pemerintahan
Presiden KH. Abdurahman Wahid Departemen Penerangan dibubarkan.
Namun sayang, pada masa reformasi itu, nasib media massa
nasional pun tidak beranjak lebih baik. Kendati telah diadakan perubahan
peraturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999.
Bahkan, dapat diindikasikan kondisi media massa nasional di era
reformasi lebih buruk. Krisis multidimensional yang mendera Republik
70