Page 77 - PDF Compressor

apa saja yang tidak mempunyai kelayakan akademik dan keterampilan
cukup dapat menjadi insan pers (wartawan). Inilah yang mendorong
lunturnya kepercayaan masyarakat pada media massa.

f. Era Pemilu Langsung
Era Pemilu secara langsung, pada satu sisi makin menempatkan
media massa pada posisi yang sangat penting. Dalam konteks politik,
Indonesia pada era ini telah mengalami perubahan kehidupan demokrasi
menuju pada era serba langsung, terutama dalam pemilihan pimpinan,
baik pemimpin nasional maupun pemimpin daerah. Kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang dalam beberapa tahun ke belakang diangkat
oleh pemerintah pusat, kemudian dipilih oleh anggota DPRD, pada era
ini harus melalui pemilihan langsung oleh seluruh rakyat daerah.
Salah satu lini masyarakat yang memiliki peran penting dalam
setiap tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah media
massa. Media massa dapat bertindak sebagai penonton, suporter, bahkan
juga menjadi wasit. Dalam konteks inilah, sehingga wajar saja muncul
persepsi dan indikasi bahwa media massa menjadi salah satu sumber
inspirasi terjadinya konflik dalam beberapa even pemilihan kepala
daerah langsung di Republik ini.
Kendati, pada ketentuan tentang Pemilukada Langsung media
massa hanya berperan pada sisi tahap kampanye, tetapi realitasnya
semua tahap tidak terlepas dari kesertaan peran media massa.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, pada Pasal 59 disebutkan
: (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang
sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi
kampanye; (2) Media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan
calon untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye.
Padahal, realitasnya media massa tidak hanya terlibat dalam kampanye,
tetapi dalam semua tahapan pelaksanaan Pemilukada.
Dalam positive frame sesuai dengan empat fungsi media;
memberikan informasi, sarana edukasi, alat hiburan, serta kontrol sosial,
media massa dapat berbuat banyak dalam ikut serta menyukseskan
Pemilukada, misalnya, berperan sebagai alat sosialisasi politik dan
pendidikan politik bagi KPU dan pemegang regulasi Pemilukada lainnya,
sehingga semua program dan kebijakan dapat sampai ke masyarakat
dengan cepat dan jelas.
Namun dalam negative frame, media massa juga dapat menjadi alat
pemicu bagi makin memanasnya situasi politik. Dengan fakta dan
opininya, dapat menjadi sumber ‛malapetaka‛ bagi pelaksanaan
75