Page 395 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeNINgkAtkAN kINeRjA uNtuk MeMBANguN BANgsA
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

Se dangkan inspeksi post-market dilakukan sesuai dengan pengelolaan obat pada rantai distribusi obat. Untuk men­
peren canaan berbasis risiko. Penurunan jumlah inspeksi post- dukung kemudahan pelaksanaan mandatory sertifikasi
market dari tahun 2016 sampai 2018 disebabkan antara lain CDOB, telah di launching sistem aplikasi permohonan sertifi­
karena kepatuhan implementasi CPOB di sarana produksi obat kasi CDOB online (e­Sertifikasi CDOB) yang didalamnya
meningkat sehingga berdampak perlunya renovasi yang dila­ memfasilitasi pelaku usaha dalam percepatan proses serti­
kukan oleh sarana produksi yang dikategorikan sebagai inspeksi fikasi CDOB.
pre-market. 3) Ratio tindak lanjut pengawasan di sarana distribusi dan
Seiring perkembangan teknologi infomasi dan peningkatan pelayanan kefarmasian oleh stakeholders.
kebutuhan akan pengawasan industri farmasi, dibutuhkan suatu Badan POM melakukan pengawasan termasuk penertiban
sistem yang dapat memudahkan pengawasan secara menyeluruh. pelaku usaha di bidang distribusi dan pelayanan kefarmasian
Untuk itu Badan POM telah mengembangkan suatu sistem yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga berdasarkan
terpadu yaitu Sistem Pelaporan Industri Farmasi (e­Was) yang analisa risiko diharuskan untuk dilakukan rekomendasi
berfungsi sebagai wadah pelaporan dan pengawasan menyeluruh pencabutan izin kepada instansi yang menerbitkan izin sara­
terhadap industri farmasi. Sistem ini mempermudah industri na. Hal tersebut mengharuskan Badan POM untuk bersinergi
dalam proses pelaporan dan mempermudah organisasi dalam dengan lintas sektor untuk bersama melakukan pengawasan
proses pengawasan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyeluruh.
pengambilan tindak lanjut. 4) Penanganan kasus di bidang distribusi obat.
Pengawasan Badan POM khususnya yang berkaitan dengan
Pengawasan Sarana Distribusi penanganan kasus di bidang distribusi obat yang dilakukan
dan Sarana Pelayanan Kefarmasian dalam upaya memastikan integritas rantai distribusi tetap
Pada hakikatnya pengawasan post-market di jalur distribusi terjaga khususnya berkaitan permasalahan/isu bertaraf
merupakan suatu proses yang sangat krusial untuk menjembatani na sio nal. Berdasarkan tren sumber informasi kasus yang
kegiatan produksi dan konsumsi. Pengawasan yang dilakukan diper oleh, terdapat peningkatan cukup signifikan terhadap
terhadap operasional sarana distribusi dan sarana pelayanan infor masi pelaporan dari masyarakat yang menunjukkan
kefar masian merupakan bentuk upaya Badan POM untuk men­ ke ter bukaan Badan POM dalam upaya meningkatkan pe­
jamin integritas jalur distribusi sehingga keamanan, khasiat, dan ran serta masyarakat dan pelaku usaha guna melakukan
mutu obat tetap dapat terjaga hingga dikonsumsi oleh masya­ pengawasan obat melalui informasi yang disampaikan.
rakat. 5) Pengawasan obat ilegal di jalur distribusi
1) Peningkatan pemenuhan/kepatuhan sarana distribusi dan Selama tahun 2016­2018, tren temuan obat ilegal mengalami
sarana pelayanan kefarmasian: peningkatan pada satu tahun pertama yang kemudian
1. Sarana distribusi terdiri dari Pedagang Besar Farmasi menurun pada dua tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan
(PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah (Prov/Kota/ peningkatan pengawasan lapangan dan perkuatan SDM
Kab). pengawas yang dilakukan oleh Badan POM sejak tahun
2. Sarana Pelayanan Kefarmasian terdiri dari Apotek, 2016, sehingga di pasaran banyak teridentifikasi obat ilegal
Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Toko Obat. pada tahun 2016 walaupun terdapat penurunan pada tahun
2) Mandatory sertifikasi CDOB. 2017 dan 2018.
Dengan telah diundangkannya Peraturan Badan POM No­ 6) Pengawasan bahan baku obat yang beririsan untuk obat
mor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Dis­ hewan dan berpotensi disalahgunakan.
tribusi Obat Yang Baik (CDOB), maka pada tahun 2018 ser­ Salah satu strategi pengawasan yang dilakukan adalah per­
tifikasi CDOB bagi PBF menjadi bersifat Mandatory, yang kuatan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan pere­
di harapkan akan meminimalkan potensi ketidaksesuaian daran bahan baku obat yang penggunaanya berisisan antara

384 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 385