Page 29 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020

Judul : BPOM Keluhkan Pemda Takut Hukum Distributor Nakal
Nama Media : sindonews.com
Tanggal : 23 Desember 2019
Halaman/URL:https://ekbis.sindonews.com/read/1478470/34/bpom-keluhkan-
pemda-takut-hukum-distributor-nakal-1577117419
Tipe Media : Online

JAKARTA - Kepala Badan POM
Penny K. Lukito menyatakan
pemerintah daerah atau Pemda tidak
menanggapi hasil rekomendasinya
sesuai aturan Inpres 3/2017.
Sementara BPOM terus melakukan
intensifikasi pengawasan di rantai
distribusi produk pangan sisi hulu,
yaitu importir, distributor, maupun
penjual grosir/skala besar,
khususnya yang memiliki rekam jejak
pelanggaran.

"Para importir, grosir, retailer izinnya dari Pemda. Sampai saat ini Pemda tidak serius
menanggapi rekomendasi BPOM terutama bagi pelanggaran dua tahun berturut-turut.
Harusnya bisa dicabut izin usahanya," ujar Penny di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Ke depan pihaknya akan terus menggandeng Pemda untuk tindak lanjut hasil
pengawasan oleh BPOM. Kerjasama harus terus dilakukan agar menghasilkan efek
jera namun juga tidak mematikan industri daerah.

Diharapkan dengan dilakukan kajian bersama nantinya Pemda akan sadar dengan
fungsinya sebagai pemberi izin. Selain itu juga demi mendapatkan sanksi yang sesuai
dan berefek jera. "Fokus kami adalah produk yang aman dan bermutu. Karena
dampaknya juga penting agar produk industri bisa berdaya saing," ujarnya.

BPOM telah melakukan pengawasan intensif sebelum Hari Raya Natal dan Tahun
Baru yang fokus pada produk-produk yang permintaannya meningkat di momen Hari
Raya Natal dan Tahun Baru seperti parsel makanan maupun produk pangan impor.

Hasilnya ditemukan titik penyebaran pangan ilegal banyak di Bengkulu, Banten,
Gorontalo, Riau, Bali, Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung dan