Page 86 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020
P. 86
Dia menegaskan intensifikasi pengawasan pangan rutin dilakukan untuk
mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat sekaligus melindungi
masyarakat produk yang berisiko bagi kesehatan.
Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, ia mengatakan, produk-produk dengan tingkat
permintaan tinggi dan produk impor menjadi sasaran pengawasan.
“Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru,
peredaran pangan cenderung meningkat,” katanya.
Dia menambahkan, permintaan produk seperti air minum dalam kemasan, tepung,
dan makanan sajian hari raya biasanya meningkat menjelang hari raya dan situasi itu
seringkali dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang tidak aman atau layak
konsumsi, termasuk produk pangan yang tidak punya izin edar, kedaluwarsa, dan
rusak.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta RUU
Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) segera disahkan menjadi UU POM.
Agar BPOM bisa segera menindak para produsen yang nakal, siapapun dia, bahkan
perusahaan besar sekalipun.
“Saya menitipkan kesehatan dan keselamatan jiwa penduduk Indonesia, yang
bersumber dari obat dan makanan kepada BPOM,” tegas Mufida.
Ditambahkan, banyak persoalan dalam peredaran obat dan makanan di Indonesia.
Dari kasus makanan dan obat yang lewat masa kedaluwarsa, hingga kasus makanan
dan obat yang mengandung zat membahayakan kesehatan.
Diketahui RUU POM belum selesai dibahas DPR pada periode 2014-2019 lalu.
Padahal UU POM diharapkan memberikan payung hukum kepada BPOM, wewenang
serta kemandirian dalam penyidikan dan penindakan terhadap produsen obat dan
makanan yang nakal.(*)
