Page 88 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020

Bangka Belitung dengan jenis pangan minuman kopi, permen, Susu Kental Manis,
minuman berperisa, dan tepung,” ujar dia.

Dalam rangka perlindungan masyarakat maka seluruh produk pangan yang TMK telah
diturunkan dari rak pajang/display, diamankan setempat, dan diperintahkan untuk
tidak diedarkan.

Selanjutnya, terhadap pelaku usaha akan dilakukan pendalaman untuk menetapkan
sanksi yang diberikan, berupa sanksi administratif atau perlu ditingkatkan ke dalam
proses pro-justitia.

“Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun
Baru ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan upaya pembinaan kepada para
pelaku usaha,” ucap dia.

Penny mengatakan, kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ini dilakukan BPOM
untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat, sekaligus
dalam rangka melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang berisiko bagi
kesehatan.

“Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru,
peredaran pangan cenderung meningkat,” kata dia.
Dia menambahkan, permintaan produk seperti air minum dalam kemasan, tepung,
dan makanan sajian hari raya biasanya meningkat menjelang hari raya dan situasi itu
seringkali dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang tidak aman atau layak
konsumsi, termasuk produk pangan yang tidak punya izin edar, kedaluwarsa, dan
rusak.
Dia menegaskan intensifikasi pengawasan pangan rutin dilakukan untuk
mengantisipasi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat sekaligus melindungi
masyarakat produk yang berisiko bagi kesehatan.

Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, ia mengatakan, produk-produk dengan tingkat
permintaan tinggi dan produk impor menjadi sasaran pengawasan.

“Pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru,
peredaran pangan cenderung meningkat,” katanya.
Dia menambahkan, permintaan produk seperti air minum dalam kemasan, tepung,
dan makanan sajian hari raya biasanya meningkat menjelang hari raya dan situasi itu
seringkali dimanfaatkan untuk memasarkan produk yang tidak aman atau layak
konsumsi, termasuk produk pangan yang tidak punya izin edar, kedaluwarsa, dan
rusak.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta RUU
Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) segera disahkan menjadi UU POM.
Agar BPOM bisa segera menindak para produsen yang nakal, siapapun dia, bahkan
perusahaan besar sekalipun.

“Saya menitipkan kesehatan dan keselamatan jiwa penduduk Indonesia, yang
bersumber dari obat dan makanan kepada BPOM,” tegas Mufida.